Jatim Terapkan PSBB Provinsi, Khofifah: Bukan Keputusan Politik

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa tidak ingin gegabah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Utamanya, terkait adanya wacana untuk melakukan PSBB Provinsi.

Menurutnya, kebijakan penerapan PSBB tidak bisa dilakukan sepihak dan dilakukan secara serta-merta begitu saja tanpa ada kajian lebih dulu.

“Menerapkan atau tidak, bukan keputusan politik, tapi scientific dengan pakar epidemologi, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Perkumpulan Rumah Sakit Indonesia (PERSI),” kata Khofifah ketika dikonfirmasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu 6 Mei 2020 malam.

Para pakar nantinya akan melakukan analisis dari berbagai data persebaran dari daerah-daerah yang akan menerapkan PSBB, kemudian akan dilakukan skoring terhadap berbagai aspek penilaian.

Aspek-aspek itu di antaranya terjadi penambahan kasus dua kali lipat dalam tiga periode berturu-turut; jumlah kasus positif dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang telah dilakukan rapid tes atau swab test; jumlah kematian jika terjadi penambahan signifikan dalam waktu tiga periode; penyebaran; serta transmisi lokal.

Di mana, aspek-aspek penilaian tersebut merupakan tuntunan cara yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang nantinya akan dikaji ulang sebelum diputuskan.

“Itula yang dipakai sebagai tools (alat) untuk melihat kalau penyebaran begini dan seterusnya itu bobotnya berapa. Semua yang menyiapkan pembobotan adalah pakar jadi jangan mendesak,” kata Khofifah.