Walikota Kediri Anggap PSBB Belum Perlu

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar menilai sampai sekarang masih belum perlu penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya meski kasus covid-19 terus meningkat. Karena PSBB dinilai kurang berjalan efektif di beberapa daerah yang menerapkan.

"Artinya, kalau menekan angka penyebarannya memang iya, tapi saya lihat tanpa melakukan PSBB pun bisa menekan penyebaran corona. Kita ingin perekonomian bisa sedikit berjalan. Kita hanya inginkan di Kota Kediri adaptasi dengan keadaan ini," katanya, Sabtu, 23 Mei 2020.

Abu tidak menyangkal, jika menjelang lebaran aktivitas warga semakin meningkat. Banyak masyarakat yang mulai mendatangi pusat perbelanjaan di Kota Kediri untuk membeli kebutuhan lebaran.

Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan pengawasan,pemantauan sekaligus membuat peraturan agar pemilik usaha patuh terhadap mekanisme SOP kesehatan.

Abu mengimbau, warga tetap mematuhi aturan protokol covid-19 antara lain penerapan physical distancing, PHBS, wajib memakai masker, serta pembatasan pengunjung bagi mal dan pusat perbelanjaan lainnya.

"Kalau kapasitas toko itu biasanya bisa memuat 100 pengunjung, tapi kali ini harus dibatasi hanya 50 persen atau 30 persen yang boleh masuk," katanya.

Walikota Kediri akan menindak tegas dengan memberikan sanksi bagi pemilik usaha tidak taat aturan. "Sanksi bisa dicabut izin operasi sementara," katanya.

Diketahui, kasus covid-19 di Kota Kediri per Jumat, 22 Mei 2020  total mencapai 28 orang dengan 7 pasien sembuh. Kasus di Kota Kediri dalam sehari kemarin tidak ada tambahan.

Sementara, untuk jumlah ODP untuk Kota Kediri sekitar 301 dan jumlah PDP hingga saat ini terkonfirmasi 24 orang.    

Warga Kota Kediri yang terkonfirmasi positif covid-19 paling banyak berasal dari cluster Pabrik Rokok Mustika Tulungagung.

"Yang paling banyak itu berasal dari custer pabrik rokok di Tulungagung," kata juru bicara gugus tugas covid-19 Kediri, Fauzan Adima.