Bupati Banyuwangi Akhirnya Angkat Bicara Soal Sewa Pulau Tabuhan

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas akhirnya angkat bicara terkait pro kontra penyewaan Pulau Tabuhan. Dia menegaskan, Pemkab Banyuwangi tidak akan memaksakan suatu program jika rakyat tidak setuju.

"Buat apa kita paksakan, usernya kan rakyat. Itu yang penting," kata Anas, Sabtu 29 Februari 2020.

Dia menyatakan, saat ini Pemkab Banyuwangi sedang melakukan kajian secara komprehensif terkait rencana penyewaan pulau Tabuhan. Dia berjanji akan menyampaikan hasil kajian itu pada Senin 2 Maret 2020 mendatang.

Mengenai rencana penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Banyuwangi terkait penyewaan Pulau Tabuhan ini, Anas mengaku belum mengetahuinya. Namun demikian, menurutnya itu kewenangan DPRD untuk menggunajan hak yang dimiliki.

"Tidak apa-apa. Tidak ada masalah bagi saya. Kan dewan (DPRD Banyuwangi) ingin bertanya," tegasnya.

Dia kembali menegaskan akan menyampaikan hasil kajian yang saat ini sedang dilakukan. Penyampaian kajian itu menurutnya tidak ada kaitannya dengan rencana DPRD untuk menggunakan hak interpelasi atau isu lain terkait Pulau Tabuhan.

"Tapi kaitannya dengan aspirasi rakyat. Kita ingin dengar semuanya. Kalau perlu kita kaji, setahun kita kaji ulang. Kita bikin diskusi, FGD dan sebagainya," tegasnya.

Rencana penyewaan Pulau Tabuhan ini menurutnya ada hubungannya dengan pembangunan jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi. Dia berharap dengan adanya jalan tol, ekonomi masyarakat Kecamatan Wongsorejo tetap tumbuh. Karena sudah banyak wilayah yang dilewati tol tapi justru ekonomi di wilayah itu tidak bisa tumbuh.

"Saya khawatir kalau ada tol, orang tidak mau mampir ke Wongsorejo karena tidak ada destinasi yang luar biasa atau kuliner yang top, atau yang lain," tegasnya.

Maka itulah, menurutnya harus dibuat destinasi wisata di wilayah utara. Anas menyebut, Banyuwangi memiliki banyak kecamatan, jika rencana pembangunan di wilayah utara banyak yang protes, Pemkab Banyuwangi akan berpindah mengurus yang lain.

"Energi kami tidak akan dihabiskan untuk perdebatan perkembangan di Kecamatan tertentu. Karena kita berpikir komperhensif dan ke depan," pungkasnya.