Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 2 Desember 2019. (Foto: Setpres)

Presiden Tidak Menghendaki Wacana Pemilihan Presiden Oleh MPR

Nasional 02 December 2019 20:35 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menyatakan bahwa ia merupakan figur yang dipilih rakyat melalui pemilihan secara langsung. Ia tidak menghendaki wacana yang tengah heboh seperti pemilihan presiden oleh MPR, hingga masa jabatan presiden sampai tiga periode.

Saat berkumpul wartawan yang bertugas di Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi mengatakan saat muncul wacana amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 beberapa waktu lalu, ia sempat bertanya-tanya apakah wacana tersebut memang hanya berkutat pada urusan haluan negara saja.

Jokowi memandang bahwa wacana tersebut dapat berimplikasi luas hingga memunculkan isu-isu baru di luar tujuan semula.

"Saya ini produk dari pemilihan langsung sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amendemen (terbatas) apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amendemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar ke mana-mana?" tuturnya kepada media, Senin 2 Desember 2019.

Selain wacana pemilihan presiden oleh MPR, kini muncul sejumlah opsi mengenai masa jabatan presiden yakni menjadi tiga periode atau satu periode saja namun berjangka waktu delapan tahun.

"Sekarang ini kenyataannya seperti itu kan (melebar)? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun. Akan ke mana-mana," ungkapnya.

Secara pribadi, Jokowi enggan berbicara seputar hal tersebut. Ia merasa lebih baik mencurahkan tenaga agar fokus pada upaya-upaya peningkatan ekonomi guna menghadapi tantangan dari tekanan-tekanan eksternal.

Menurut Jokowi, isu-isu tersebut membutuhkan perhatian besar untuk dapat dicarikan jalan keluarnya.

"Jadi lebih baik tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," tuturnya.

Seperti diketahui, Jokowi sempat menggelar pertemuan dengan Ketua MPR periode 2014-2019, Zulkifli Hasan bersama pimpinan MPR lainnya pada pertengahan Oktober lalu. Mereka memang sempat menyatakan usulan mengenai amendemen terbatas UUD 1945 yang direkomendasikan oleh MPR periode 2014-2019.

Penulis : Asmanu Sudharso

Editor : Yasmin Fitrida

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

24 Jun 2020 16:33 WIB

Presiden Lantik Saiful Sulun Sebagai Ketua DPP LVRI

Nasional

Pelantikan Pengurus DPP Legiun Veteran RI di Istana Negara

03 Mar 2020 13:15 WIB

Cegah Virus Corona, Masuk Istana Harus Tes Kesehatan

Nasional

Kebijakan baru tersebut mulai berlaku Selasa, 3 Msret 2020.

02 Mar 2020 19:08 WIB

Saat Kagama Menghadap Anggotanya yang Jadi Presiden RI

Nasional

Kagama bertemu anggotanya yang jadi Presiden RI.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...