Presiden Minta Aparatur Pemerintah Turun ke Lapangan
Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya memandang dari berbagai sisi dalam melihat sesuatu, termasuk dalam manajemen pemerintahan agar para aparatur pemerintahan memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mengambil kebijakan.
Dalam sambutannya saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018, Presiden menjelaskan perjalanan seorang astronot ke bulan yang menghasilkan pandangan berbeda tentang bulan yang indah jika dilihat dari kejauhan namun tak begitu indah setelah dilihat secara lebih dekat.
"Manajemen pemerintahan juga sama. Perlu kita zoom out dari jauh, tapi juga perlu zoom in, melihat dari dekat. Kadang penting kita mendengar laporan dari Menteri di sidang kabinet, tetapi juga kunjungan kerja ke lapangan sangat penting untuk melihat fakta di lapangan," ujarnya, Jumat, 19 Oktober 2018.
Oleh karena itu, Presiden sering kali berkunjung ke berbagai pelosok di Tanah Air untuk melihat secara langsung fakta dan masalah yang ada di lapangan. Apalagi menurutnya, banyak kebijakan yang tidak berjalan karena permasalahan detail di lapangan yang belum terselesaikan.
"Saya tidak hanya ingin tahu apa kebijakan itu sudah dibuat. Tetapi bagi saya yang terpenting adalah apakah rakyat benar-benar sudah menerima," ungkap Presiden.
Presiden pun mengapresiasi segala bentuk dedikasi yang telah diberikan para aparatur pemerintahan kepada bangsa dan negara. Namun Presiden tak ingin berpuas diri dan berharap para aparatur pemerintahan terus memperbaiki program-program yang telah dijalankan.
"Saya ingin agar program-program kita yang ada betul-betul dicek sampai ke bawah atau tidak? Baik yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program keluarga Harapan, cek betul manfaatnya, apa tepat sasaran. Karena kalau memang belum tepat sasaran harus kita perbaiki dan benahi," kata Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.