Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro usai menghadiri Sinkronisasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Hotel Shangri-La Surabaya, Senin, 29 Juli 2019. (Foto: Farid/ngopibareng.id)

Bappenas: Presiden Setuju Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Nasional 29 July 2019 20:33 WIB

Presiden Joko Widodo telah menyepakati pemindahan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan.

"Iya (persetujuan pemindahan ibu kota negara)," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro usai menghadiri Sinkronisasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Hotel Shangri-La Surabaya, Senin, 29 Juli 2019.

Namun, Bambang enggan mengungkapkan provinsi mana yang menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara pengganti DKI Jakarta.

"Nanti diumumkan. Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti," kata Bambang, yang juga mantan Menteri Keungan (Menkeu) Indonesia ini.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi berencana memindahkan ibu kota negara ke salah satu provinsi di Kalimantan. Keputusan tersebut diambil berdasarkan mempertimbangkan aspek geografis, kebencanaan, sosial politik, serta ketersediaan air.

Rencana pemindahan ibu kota mencuat dua tahun lalu. Hal tersebut ingin dilakukan mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta.

Pemindahan ibu kota baru tersebut diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp466 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta. Hal itu bertujuan untuk menekan anggaran. (frd)

Penulis : Farid Rahman

Editor : Witanto

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

08 Aug 2020 15:29 WIB

Kongres Luar Biasa, Prabowo Resmi Jadi Ketum Gerindra 2020-2025

Politik

Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB), Sabtu 8 Agustus 2020.

07 Aug 2020 11:32 WIB

Jokowi Cabut Keppres Pemberhentian Anggota KPU Evi Novida

Hukum

Evi Novida telah menenangkan gugatan di PTUN.

05 Aug 2020 22:16 WIB

Karyawan Gaji di Bawah Rp5 Juta dapat Bantuan Pemerintah

Nasional

Alokasi bantuan selama 6 bulan.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...