Bappenas Nilai Masih Banyak Daerah Yang Tidak Pro Investasi

Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa kini Presiden Joko Widodo tengah dirundung resah lantaran masih banyak sejumlah daerah di Indonesia yang dinilai 'seret' dan belum ramah investasi.

Kata Bambang, masih ada sejumlah daerah yang belum memiliki visi tentang pentingnya investasi. Banyak pula yang tak paham bahwa investasi itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

"Presiden belum melihat bahwa semua daerah dan semua aparat itu satu pandangan tentang pentingnya investasi. Jadi banyak tidak paham bahwa investasi itu sangat penting, penting untuk pertumbuhan ekonomi, penting untuk penciptaan lapangan kerja," ujarnya ditemui, Hotel Shangri-La Surabaya, Senin, 29 Juli 2019.

Ia menambahkan, seharusnya sikap aparat serta pemerintah baik di pusat maupun daerah sebanyak mungkin menarik investasi, bukan malah menghalangi. Karena itu, katanya, Presiden khawatir dengan sikap daerah yang menghalangi investor.

Soal daerah mana saja yang masih belum ramah investasi, Bambang menyebut hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Sementara itu, nilai investasi terbesar masih ada di Pulau Jawa. Karenanya, Jawa, kata dia masih menjadi perhatian investor.

"Karena Jawa lebih mudah meraih investasi dibanding pulau lainnya di indonesia. Jadi jangan sampai di Jawa ada hambatan. Karena orang melihat kalau di Jawa ada hambatan, pasti di daerah lain apalagi," katanya.

Menanggapi pernyataan Faisal Basri yang mengkritisi minimnya dampak investasi di Indonesia dan investasi yang masuk selama ini tidak efisien, Bambang mengatakan investasi akan sangat mendongkrak perekonomian Indonesia, terutama di sektor riil.

"Kalau investasinya surat berharga atau saham mungkin tidak berdampak langsung pada pertumbuhan (ekonomi), tapi investasi pada sektor riil, seperti usaha manufaktur maupun sektor jasa," ujar dia.

Kata Bambang, solusinya adalah pemerintah melakukan simplikasi regulasi, kemudian implikasi di lapangan. Ini untuk memudahkan, bukan untuk memperlambat atau mempersulit.

"Kemudian kalau ada aturan yang menghambat harus segera direvisi. Sehingga semua aturan benar-benar untuk menarik investasi," katanya. (frd)