Plt Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana. (Foto: Fariz Yarbo/Ngopibareng.id)
Plt Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana. (Foto: Fariz Yarbo/Ngopibareng.id)

PPKM Diperpanjang, Pemkot Surabaya Berhitung Dampak yang Terjadi

Ngopibareng.id Surabaya 21 January 2021 16:40 WIB

Pemerintah Kota Surabaya siap dengan kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat, yakni memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua minggu, 26 Januari-8 Februari mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana menyampaikan, saat ini Pemkot Surabaya sudah melakukan berbagai upaya yang tinggal dilanjutkan saja.

“Secara teknis kita siap, cuma kan efek dari ini yang harus kita pantau seperti ekonomi di bawah harus segera terdata. Kita akan masifkan pendataan, nanti bantuannya seperti apa,” kata Whisnu, Kamis 21 Januari 2021.

Tak hanya itu, Pemkot Surabaya bersama dengan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya terus melakukan evaluasi terkait penyebaran kasus yang terjadi. Sebab, menurut data kasus terbanyak 28 persen adalah klaster keluarga.

Untuk itu, Pemkot Surabaya juga kembali mengaktifkan kampung tangguh dengan memberi insentif. Dengan itu, masyarakat bisa dengan mandiri melakukan upaya. “Kita lagi berhitung, bisakah kampung tangguh kita tambahkan lagi pendanaan, mereka juga bisa membuka dapur umum agar warga yang terdampak tidak bisa makan itu tetap bisa makan. Atau bantuan-bantuan non tunai seperti apa. Ini kita hitung dengan cepat,” jelasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menyampaikan, kampung tangguh yang diaktifkan kembali sejak libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 itu dinilai berhasil mencegah terjadinya penularan virus yang masif. Meski memang berdasar data klaster keluarga menjadi yang tertinggi.

Dengan kehadiran kampung tangguh, kata Whisnu, masyarakat secara mandiri dan sadar melakukan upaya penncegahan mengingatkan warganya tetap taat protokol kesehatan. Termasuk mendata masyarakat dari luar yang masuk ke kampungnya.

Sementara itu, terkait pengajuan deskresi yang rencana akan diajukan sebelum PPKM pertama berlangsung. Ia mengaku, tidak akan melakukan itu.

“Ada beberapa nilai positif dari PPKM, cuma kita harus koordinasikan dengan pengusaha khususnya pusat perbelanjaan. Jangan sampai dengan PPKM ini di perpanjang ini jadi melakukan PHK karyawan karena nanti ada dampak ekonomi di bawah,” pungkasnya.

Penulis : Fariz Yarbo

Editor : Yasmin Fitrida

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

09 Mar 2021 07:36 WIB

Posko di Tingkat Desa Efektif Memperkuat PPKM Mikro

Nasional

Pos komando (Posko) tingkat desa dan kelurahan memperkuat PPKM.

09 Mar 2021 07:21 WIB

Kunjungan Koordinator Staf Khusus Presiden Ke BPCB Jatim

Nasional

Menguatkan literasi masa lalu sebagai fondasi masa depan.

09 Mar 2021 07:05 WIB

Konflik Internal Partai Politik, Empat Faktor Penyebab

As’ad Said Ali

Figur publik dan kharisma sebagai taruhan

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...