Ma'ruf Amin Berharap Indonesia Tidak Hanya Tukang Stempel Halal
Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin mengatakan pentingnya Indonesia membidik pasar halal dunia. Sebab kata Ma'ruf, pasar halal dunia memiliki potensi yang sangat besar.
"Pada tahun 2017, produk pasar halal dunia mencapai 2,1 triliun US dolar dan akan berkembang terus menjadi 3 triliun US dolar pada tahun 2023," tuturnya pada Rabu 27 November 2019 saat menjadi pembicara di acara International Conference Halal and Thayib 2019, di Gedung Samantha Krida, Universitas Brawijaya.
Oleh karena itu, Ma'ruf menegaskan Indonesia harus memanfaatkan potensi pasar halal dunia tersebut. Melalui peningkatan ekspor yang saat ini baru berkisar 3,8 persen dari total pasar halal dunia.
Sebab menurut Ma'ruf, Indonesia masih kalah dari Brasil dan Australia dari sisi nilai ekspor. Ia mengutip data dari laporan Global Islamic Economic Report tahun 2019, Brasil merupakan eksportir produk halal nomor satu di dunia dengan nilai 5,5 miliar US dollar yang disusul oleh Australia dengan nilai 2,4 miliar US dollar.
"Saya akan lebih gembira, jika produk-produk halal yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tersebut diproduksi dan dihasilkan sendiri oleh Indonesia dan juga kita dapat menjadi eksportir," tegasnya.
Maka itulah Ma'ruf menekankan pentingnya pengembangan produk halal, karena selama ini Indonesia dinilai hanya sebagai tukang stempel halal bagi produk-produk dunia yang masuk ke Indonesia.
"Kita seharusnya menjadi produsen dan bahkan harus mampu mengekspor produk halal tersebut. Potensi produk untuk pasar halal dunia sangat besar, tidak saja produk makanan dan minuman halal, tetapi juga termasuk jasa pariwisata, fashion muslim, media dan entertainment," tandasnya.
Di samping itu menurutnya pengembangan dan perluasan keuangan syariah juga perlu terus didorong karena masih jauh dari potensinya.
"Sampai Januari 2019, market share keuangan syariah di Indonesia termasuk perbankan dan asuransi baru mencapai 8,6 persen. Khusus untuk perbankan syariah baru mencapai 5,6 persen," ujarnya.
Dikatakan Ma'ruf, Presiden Jokowi sendiri telah memberikan dukungan politik yang kuat, selain semakin terbangunnya kerangka regulasi keuangan syariah yang memadai.
"Dan juga disertai perbaikan ekosistem yang semakin mendorong meningkatnya partisipasi sektor swasta dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia," jelasnya.