Politik Saling Menjatuhkan? Ini Kritik NU dan Muhammadiyah

31 Oct 2018 22:31 Nasional

Pertemuan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua ormas Islam moderat di Indonesia, mengukir sejarah baru. Ini merupakan kunjungan balasan dari KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU, kepada Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah di Jakarta, Rabu malam, 31 Oktober 2018.

Dalam Pernyataan Bersama PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama disepakati, kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini sepakat, berkomitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang islami.

"Bersamaan dengan itu menguatkan dan memperluas kebersamaan dengan seluruh komponen bangsa dalam meneguhkan integrasi nasional dalam suasana yang damai, persaudaraan, dan saling berbagi untuk persatuan dan kemajuan bangsa," kata KH Said Aqil Siroj, ketua Umum PBNU, yang menandatangani bersama pernyataan tersebut bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Dalam pertemuan tersebut, Kiai Said Aqil ditemani H Maksum Mahfoed (Wakil Ketua Umum PBNU) dan Helmy Faishal Zaini (Sekjen PBNU). Sedang Haedar Nashir ditemani Abdul Mu'ti (Sekjen PP Muhammadiyah) dan Anwar Abbas (anggota PP Muhammadiyah). 

"Semua pihak agar mendukung proses demokrasi yang substantif serta bebas dari politik koruptif dan transaksional demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai Agama, Pancasilan, dan kebudayaan luhur Indonesia," tutur Kiai Said Aqil.
MAKAN MALAM Para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta foto md for ngopibarengid
MAKAN MALAM: Para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta. (foto: md for ngopibareng.id)
Pernyataan Bersama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah foto md for ngopibarengid
Pernyataan Bersama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. (foto; md for ngopibareng.id)

Pada bagian kedua disebutkan, NU dan Muhammadiyah mendukung sistem demokrasi dan proses demokratisasi sebagai mekanisme politik kenegaraan dan seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan dengan profesional, konstitusional, adil, jujur dan berkeadaban.

"Semua pihak agar mendukung proses demokrasi yang substantif serta bebas dari politik koruptif dan transaksional demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai Agama, Pancasilan, dan kebudayaan luhur Indonesia," tutur Kiai Said Aqil.

Pada poin ketiga, kedua ormas Islam ini sepakat meningkatkan komunikasi dan kerja sama yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat yang makmur baik material maupun spiritual, serta peran politik kebangsaan melalui program pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan bidang-bidang strategis lainnya.

Komunikasi dan kerja sama tersebut sebagai perwujudan ukhuwah keumatan dan kebangsaan yang produktif untuk kemajuan Indonesia.

Pada poin keempat, kedua ormas mengingatkan, pada tahun politik ini semua pihak agar mengedepankan kearifan, kedamaian, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan politik. Kontestasi politik diharapkan berlangsung damai, cerdas, dewasa, serta menjunjung tinggi keadaban serta kepentingan bangsa dan negara.

"Hindari sikap saling bermusuhan dan saling menjatuhkan yang dapat merugikan kehidupan bersama. Kami percaya rakyat dan para elite Indonesia makin cerdas, santun dan dewasa dalam berpolitik," kata Kiai Said Aqil. (adi)