Polda Jatim Ringkus Sindikat Pemalsu KTP, KK, dan Surat Nikah

03 Dec 2018 20:03 Jawa Timur

Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda terkait, kejahatan berupa pemalsuan surat, KTP palsu, serta buku nikah palsu di wilayah Sidoarjo.

Dengan pelaku yakni, AB 46 tahun, YP 35 tahun, S 44 tahun. Ketiganya merupakan warga Kabupaten Sidoarjo. Kemudian seorang wanita bernama SL 36 tahun asal Kabupaten Gresik serta TB 47 tahun asal Kota Surabaya.

Berawal dari informasi masyarakat, bahwa adanya sindikat pemalsuan surat kependudukan mulai KTP, KSK, KK, dan buku nikah untuk wilayah Sidoarjo.

Awalnya, petugas kepolisian mengamankan YP serta Abdul BB kedapatan memiliki KTP palsu. Rupanya, KTP palsu yang dimilikinya tersebut dipesan dari Sosiawan dan TB selaku pembuat KTP palsu. Keduanya pun turut diamankan petugas sebagai tersangka kasus pemalsuan surat-surat kependudukan.

Kasubdit Jatanras AKBP Leonard Sinambela mengatakan, ungap kasus pemalsuan surat-surat kependudukan yang beroperasi di Sidoarjo, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat komputer yang digunakan tersangka dalam memalsukan surat-surat kependudukan.

"Kemudian ratusan lembar surat-surat kependudukan yang dipalsukan seperti KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah beserta bahan yang digunakan untuk membuat surat-surat palsu," ujar Leonard saat ungkap kasus di Mapolda Jatim tadi sore, 3 Desember 2018.

Barang bukti diamankan dari para tersangka adalah satu buah LCD, satu PC, satu buah printer, satu paket alat tulis, empat buah bantalan stempel dan 22 buah stempel palsu dari berbagai instansi.

Tak hanya itu diamankan pula 274 lembar kartu keluarga palsu yang 150 di antaranya sudah dicetak.

Lima lembar buku nikah, tiga akta kelahiran, enam buku nikah palsu, 68 lembar kartu surat pemberitahuan pajak (SPT) dan akta tanah yang dijaminkan kepada bank.

Dirreskrimum Polda Jatim, Kombespol Gupuh Setiono juga menambahkan, sindikat ini sudah tiga tahun melakukan pemalsuan dokumen. Sindikat ini juga merupakan satu di antara tiga jaringan besar yang yang membuat dokumen palsu.

"Kalau melihat dokumen, ada ratusan bahkan ribuan. Kami sedang mendalami keterlibatan pihak-pihak seperti dari pihak kreditur atau dari berbagai instansi yang namanya dicatut di sini," ujar Gupuh.

Tersangka dijerat pasal 263 jo pasal 55 dan 56 KUHP, dengan hukuman penjara paling lama enam tahun. (ocn)

Penulis : Roesdan Suriansyah
Editor : Witanto


Bagikan artikel ini