Polda Jabar Jelaskan Kasus Suap Pilkada Garut

25 Feb 2018 13:03

Lihat versi non-AMP di Ngopibareng.id

Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) mengungkap penangkapan komisioner KPU dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut ED dan HHS, pada Sabtu kemarin. Penangkapan itu karena dugaan adanya penyuapan untuk dapat meloloskan kedua pasangan calon pemilihan bupati.

"Ini berkaitan dengan dua paslon (pasangan calon) yang sudah dibatalkan atau sudah digagalkan tidak ikut pilbub (pemilihan bupati), ternyata sudah memberikan sejumlah hadiah atau uang kepada komisioner dan kepada ketua panwas," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat (Dirreskrimum Polda Jabar) Kombes Pol Umar Surya Fana, Minggu 25 Februari 2018.

Umar menyampaikan dari hasil penyelidikan selama dua minggu, kepolisian berhasil mengungkap data pemberian hadian berupa uang lebih kurang Rp200 juta dan mobil merk Daihatsu warna hitam. Kedua tersangka diduga melakukan transaksi suap tanpa melibatkan anggota lainnya pada lembaganya masing-masing. 

Penangkapan murni atas kinerja tim yang mengumpulkan data, bukan dari laporan masyarakat ataupun pasangan calon. Alhasil kepolisian mendata transaksi pemberian uang dilakukan melalui perbankan bersama barang bukti mobil adalah hasil pemberian pasangan calon (Paslon) Bupati Garut dari kalangan independen yang telah dinyatakan gagal maju Pemilihan Bupati (Pilbub) Garut 2018.

Diketahui, ada dua paslon yang dinyatakan tidak lolos itu yakni calon perseorangan Soni-Usep dan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat dan PKB Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiyah.

Karena telah ketahuan pernah memberikan sejumlah hadiah atau uang berkaitan dengan jabatan para tersangka untuk meloloskan atau tidak meloloskan Paslon Pilbub Garut 2018, lanjut Umar menjelaskan salah satu paslon yang gagal jalur perseorangan Soni-Usep telah menyatakan siap membantu kepolisian memberikan keterangan dan data yang diperlukan. 

Untuk sementara polisi menjerat Soni-Usep dengan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sewaktu-waktu bisa berlapis Pasal 12 UU tersebut jika paslon itu tidak jujur memberikan kesaksian dan data. 

Sedangkan paslon Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiyah juga akan mengalami pemeriksaan indikasi ada suap yang sama atau tidak, setelah putusan sidang gugatan pemilu karena tidak lolos Pilbub 2018 oleh dua pimpinan Panwaslu yang masih menjabat. (hrs/nta)