Enam Desa di Jatim Tak Lolos Podes Karena Terkena Lumpur Lapindo

Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, terdapat enam desa yang tak lolos survei, lantaran desa tersebut terkena dampak Lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo. Keenam desa tersebut berada di wilayah Porong, Sidoarjo.

"Dari data kita yang sekarang, jumlah desa di Jatim sebanyak 8.496. Jumlah ini berkurang enam desa dari jumlah data Podes pada 2014," ujar Kepala BPS Jatim, Teguh Pramono ketika merilis Podes 2018, Senin 10 Desember 2018.

Selain itu, Teguh juga menjelaskan desa dan kelurahan itu suatu struktur pemerintahan yang memiliki wilayah dan terdiri dari tiga unsur yakni, wilayah, penduduk dan pemerintahannya.

"Kalau misal hanya ada dua tidak kita masukkan sebagai desa kelurahan. Misalnya, desa yang terendam lumpur Lapindo ada pemerintahannya, ada penduduknya tapi tidak ada wilayahnya. Berarti itu tidak termasuk dalam kategori desa," jelasnya.

Ia menambahkan, dari data-data itu terdapat lima dimensi yang bisa dilihat untuk mengukur indeks pembangunan desa. Kelima dimensi itu adalah prasarana dasar, pelayanan dasar, infrastruktur, transportasi pelayanan umum dan penyelanggaraan pemerintah desa.

Menurutnya, semakin tinggi pencapaian sebuah desa dalam kelima dimensi itu, maka akan semakin berkembang. Setelah desa itu mencapai nilai tertentu, maka BPS layak menobatkan desa tersebut sebagai desa mandiri.

Diketahui, survei Podes ini dilaksanakan selama tiga kali dalam 10 tahun. Pada tahun ini, secara global BPS mencatat ada 8.496 wilayah tingkat desa yang terdiri dari 7.721 desa dan 775 kelurahan yang sudah lolos administrasi.

Total Podes 2018 juga merekap, sebanyak 666 kecamatan dan 38 kabulaten/kota yang ada di Jatim.

Sedangkan pendataan Podes juga mencatat berbagai potensi yang ada di desa. Antara lain terdapat 262 desa wisata serta terdapat 4.292 desa/kelurahan yang memiliki produk unggulan.

“Informasi parsial ditingkat daerah sangat dibutuh oleh pemerintah. Apalagi di masa presiden sekarang dengan progam nawacitanya, yakni membangun dari pinggiran. Jadi mendata potensi desa merupakan hal yang semakin relevan dengan kebutuhan pemerintah saat ini," pungkasnya. (amm)