Pencabutan PSBB, DPRD Surabaya: Ini Melawan Pemerintah Pusat
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A. Hermas Thony mengatakan, PSBB di Surabaya Raya harus diperpajang, meski Walikota Surabaya menghendaki PSBB dihentikan.
"Maksud saya jangan ngasih karena pertimbangan ingin melaksanakan roda ekonomi. Karena keselamatan masyarakat menjadi hal yang utama," kata Thony di kantor DPRD Kota Surabaya, Senin 8 juni 2020.
Ia menambahkan, kalau pandemi ini tidak bisa dikendalikan dan roda ekonomi sudah mulai berjalan, maka kesehatan dan keselamatan masyarakat akan terancam.
Lanjut Thony, supaya keduanya bisa berjalan baik maka lebih baik diperlukan skema yang cermat dan tepat untuk diterapkan kepada masyarakat.
"Artinya, agar masyarakat bisa selamat dan roda eknomi berjalan baik apabila ada aturan yang baik. Lebih baik begitu," katanya.
Politisi partai Gerindra itu menambahkan, jika PSBB tidak diperpanjang, tetapi jumlah orang yang terpapar masih terus meningkat, maka itu juga bisa membahayakan.
"Setahu saya dari pendapat pakar yang kita (DPRD, red) undang, PSBB itu diterapkan untuk beberapa hal. Pertama itu memutus mata rantai penularan virus secara liar. Yang kedua, untuk mengurangi terjadinya ledakan penduduk yang terpapar, dan ketiga mencegah terjadinya over kapasitas di layanan kesehatan," kata Thony.
Karena, ketika layanan kesehatan sudah tidak bisa menampung pasien yang melebihi kapasitas, maka jiwa mereka terancam.
Masih banyaknya temuan masyarakat yang tanda kutip 'bandel' mematuhi anjuran PSBB, Thony menganggap kejadian semacam itu menjadi tugas semua pihak. Termasuk melalui aturan walikota yang diperketat untuk mengendalikan masyarakat agar mematuhi PSBB.
"Karena tidak ada regulasi yang ketat saat penerapan PSBB. Ketika masyarakat melanggar protokol Covid di PSBB, mestinya harus ada tindakan yang konkrit," katanya.
Meski demikian, Thony bersyukur banyak pasien yang diperbolehkan pulang karena dinyatakan sembuh.
"Kita bersyukur ada ratusan warga yang dibolehkan pulang. Tapi, apakah puncak gunung es ini sudah terungkap, itu yang penting," katanya.
Menurutnya, apabila angka temuan kasus baru terus mengalami penurunan, baru bisa menuju ke arah new normal seperti yang diharapkan.
"Tetapi, ketika belum ada tanda-tanda penurunan, maka tuntutan pencabutan PSBB itu bisa ditafsirkan satu bentuk melawan kehendak pemerintah pusat," katanya.