Pimpin Dialog Perdamaian Dunia di PBB, Ini Empat Pesan Wapres JK

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, sepuluh tahun ke depan harus diarahkan untuk mendorong percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG). Karenanya, upaya itu harus dimulai dari sekarang.

Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan hal itu, saat memimpin sidang Sustainable Development Goals (SDG) Summit di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, 25 September 2019.

Pada kesempatan tersebut, Wapres juga turut berbagi mengenai prioritas pembangunan nasional berdasarkan “Visi Indonesia 2045".

Menurutnya, hal itu difokuskan pada empat pilar utama:

Pertama, Pengembangan sumber daya manusia (SDM),

Kedua, Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,

Ketiga, Pemerataan pembangunan, dan

Keempat, Penguatan tata kelola pemerintahan.

Wapres RI mendapatkan kehormatan untuk memimpin Leaders' Dialogue mengenai “2030 – 2030 Vision", bersama dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Malta.

Sesi dialog ini bersifat strategis karena mengupas visi para Kepala Negara/ Pemerintahan dalam akselerasi pencapaian dalam sepuluh tahun terakhir menuju 2030.

Sesi dialog ini juga dinilai forward-looking karena mengidentifikasi berbagai tindakan dan kebijakan yang perlu segera diterapkan negara anggota PBB agar seluruh SDG dapat tercapai sesuai tenggat waktu pada tahun 2030.

“Terpilihnya Wapres RI untuk memimpin sesi mengenai '2030 – 2030 Vision' ini tidak terlepas dari reputasi Indonesia sebagai negara yang telah melaksanakan komitmen untuk implementasi SDG dan sekaligus memiliki visi ke depan untuk mempercepat implementasi SDG secara global".

Demikian disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani.

Berbagai upaya memang telah dilakukan Indonesia dalam terus mendorong pencapaian SDG, termasuk dengan menyelaraskan berbagai target dan tujuan SDG ke dalam perencanaan pembangunan nasional.

Sebelumnya, Wapres juga tampil dalam pertemuan High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP) yang merupakan rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin 23 September 2019 waktu setempat.

Wapres meyampaikan, pihaknya mendorong seluruh negara berkoalisi untuk mewujudkan laut yang lebih sehat dan produktif demi kesejahteraan bersama.

Dalam Pertemuan HLP ke-2 yang dihadiri oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tersebut, Kalla menyampaikan bahwa saat ini laut tengah menghadapi berbagai tantangan seperti IUU Fishing dan dampak perubahan iklim.

“Kita harus menjaga keseimbangan antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya dukung ekosistem laut agar sumber daya kelautan dapat berkelanjutan,” kata Jusuf Kalla dikutip dalam siaran pers KKP, Kamis 26 September.

Ajakan itu didasari karena laut tengah menghadapi berbagai tantangan, yakni IUU Fishing, sampah plastik, dan dampak perubahan iklim. Untuk itu, Wapres Jusuf Kalla menekankan Indonesia menyoroti tiga prioritas terkait pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan, lebih sehat, dan lebih produktif.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan, prioritas yang pertama adalah soal sampah plastik. Langkah konkretnya mendorong aksi global untuk mengatasi sampah plastik di laut.

"Indonesia, dalam hal ini telah mengurangi 20 persen sampah plastik pada tahun 2019 dari target keseluruhan sebesar 75 persen pada tahun 2025," tutur Jusuf Kalla.

Kedua, menjamin pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Komitmen dalam memerangi IUU Fishing dan kejahatan perikanan terorganisir harus dipertegas.

"Ketiga, kita harus mengutamakan laut dalam negosiasi perubahan iklim. Indonesia menyoroti pentingnya pengelolaan berkelanjutan terhadap mangrove dan lahan gambut,” tuturnya.

Ia berharap, koalisi antarnegara yang terbentuk dapat melakukan kebijakan konkret untuk mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan hingga generasi mendatang.