Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi di depan DPR RI - DPD RI
Jakarta: Usai Agenda Sidang MPR 2017, giliran sidang DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar, Presiden Joko Widodo kembali pidatonya menyampaikan pidatonya.
Berikut pidato kenegaraanya, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8), selengkapnya:
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.
Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;
Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;
Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam, beserta Ibu Ani Yudhoyono;
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz;
Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;
Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;
Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah;
Yang saya hormati, Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional;
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk memperingati 72 tahun Indonesia Merdeka.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Dalam berbagai kesempatan, saya selalu katakan, kita ini adalah bangsa yang besar. Sekali lagi, Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Besar, bukan hanya karena jumlah penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa. Besar, bukan hanya karena memiliki 17 ribuan pulau. Besar, bukan hanya karena sumber daya alam yang melimpah.
Tapi, kebesaran Indonesia karena bangsa ini sudah teruji oleh sejarah, bisa tetap kokoh bersatu sampai menginjak usianya ke-72 tahun. Sementara di beberapa negara lain, dilanda konflik kekerasan antarsuku, perpecahan antaragama, pertikaian antargolongan, kita bersyukur kita tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Bahkan sekarang ini, kita menjadi rujukan banyak negara dalam hal mengelola kebhinnekaan dan membangun persatuan.
Kita adalah bangsa petarung yang berani berjuang dengan kekuatan sendiri meraih kemerdekaan. Kita merebut kemerdekaan berkat perjuangan para pahlawan kita, ulama kita, para santri, pemimpin agama-agama kita, dan pejuang dari seluruh pelosok Nusantara.
Semua itu harus membuat kita semakin bangga pada Indonesia, negeri yang kita cintai bersama. Semua itu, harus membuat kita percaya diri untuk menghadapi masa depan. Kita harus meninggalkan warisan kolonialisme, yang menjadikan bangsa kita bermental budak, karakter rendah diri, pecundang dan selalu pesimis dalam melihat hari esok.
Kita harus membuang jauh-jauh mentalitas negatif yang membuat sesama anak bangsa saling mencela, saling mengejek dan saling memfitnah. Karena kita adalah bersaudara, saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.
Kita harus membangun fondasi kultural yang kuat. Kita harus bersatu dan berdiri gagah untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, yang semakin ekstrim, dan berubah dengan sangat cepat. Hanya bangsa yang cepatlah yang akan memenangi persaingan global.
Kita harus ingat bahwa kita pernah menjadi tempat bagi negara lain untuk belajar, belajar tentang Islam, belajar tentang seni budaya, belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain. Kebanggaan inilah yang harus kita rebut kembali, kebanggaan terhadap kreasi dan karya sendiri, kebanggaan terhadap produk sendiri.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sebagai bangsa yang besar dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, mempunyai ratusan suku dan ribuan pulau, bangsa Indonesia harus percaya diri untuk meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kejayaan.
Kita harus percaya pada kekuatan bangsa kita sendiri. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa kita mampu untuk meraih kemajuan. Dulu kita takut terhadap masuknya bank-bank asing ke negeri kita. Ternyata bank-bank nasional kita mampu bersaing dan kini telah menjadi bank-bank yang besar, dan modern. Kita memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa yakni anak-anak muda. Anak-anak muda kita banyak yang menjadi juara olimpiade matematika, fisika, dan biologi. Anak-anak muda kita telah menunjukan prestasi mereka, mulai dari menjadi juara hafidz Alquran, berprestasi dalam karya robotik, sangat inovatif sebagai start-up, dan juga kreatif dalam berkesenian sampai di panggung-panggung dunia.
Demikian pula dengan industri kreatif dan film-film nasional kita, yang banyak digerakkan oleh anak-anak muda, semakin digemari dan ditonton oleh banyak orang. Tapi semua keunggulan itu tidak harus membuat kita terlena, membuat kita berpuas diri. Masih banyak pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Masih banyak janji kemerdekaan yang harus kita tunaikan.
Sebagai refleksi bersama, kita harus jujur mengakui bahwa tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kalau rumah-rumah rakyat kita di seluruh pelosok nusantara tidak menikmati aliran listrik. Tidak mungkin kita menjadi negara yang kompetitif ketika biaya logistik kita mahal. Tidak mungkin kita menjadi Poros Maritim Dunia, kalau kita tidak mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar yang mengangkut produk-produk kita. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan, kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita di seluruh penjuru Tanah Air, sangat terbatas.
Kita juga menghadapi tantangan untuk terbebas dari jebakan sumber daya alam. Setelah selesainya booming migas di tahun 1970-an, selesainya booming kayu di tahun 1990-an, era booming mineral juga telah berakhir. Bahkan beberapa komoditas lainnya merosot tajam. Karena itu kita harus berubah.
Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote,
Kita harus menyelesaikan semua masalah secara cepat. Itu artinya kita juga harus membuat garis tegas. Kita tidak boleh ragu menjaga kedaulatan kita, menjaga laut kita, menjaga perbatasan kita, menjaga sumber daya alam kita. Kita harus berani melawan pencurian sumber daya laut kita. Kita berani menenggelamkan kapal ilegal untuk melindungi nelayan kita. Kita harus berani menjaga setiap jengkal bumi pertiwi untuk kemakmuran rakyat kita. Kita berani bubarkan Petral.
Kita berani alihkan subsidi untuk hal-hal yang produktif. Kita tegas menyatakan perang pada bandar- bandar Narkoba yang merusak masa depan generasi muda kita. Kita harus tegas menghadapi infiltrasi ideologi seperti ekstrimisme, radikalisme, terorisme yang merusak sendi-sendi negara kita.
Tidak ada halangan bagi kita untuk menarik garis tegas karena kita berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berani bersikap tegas karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan jiwa kita semua.
Pancasila adalah pemersatu kita semua, yang harus kita hayati, yang harus kita amalkan, yang harus menjadi ideologi yang bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Pemerintah mengambil inisiatif membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP yang mendapatkan tugas melakukan pembinaan ideologi kepada seluruh elemen rakyat, termasuk generasi muda, penerus masa depan bangsa.
Saudara-saudaraku di Sabang, Salamu’alaikum, Kruen Semangat!
Untuk memenuhi janji kemerdekaan, mengharuskan kita bekerja lebih fokus. Pada tahun pertama Kabinet Kerja, Pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris. Pada tahun kedua, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Kita juga melakukan percepatan deregulasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa paket Kebijakan Ekonomi.
Pada tahun ketiga, Pemerintah bergerak lebih maju lagi, fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Tahun 2017 ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kita ingin seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata. Kita ingin para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, POLRI, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama.
Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia.
Ke sanalah kita bergerak. Dalam tiga tahun terakhir ini, Pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret tahun 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret tahun 2017. Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 di bulan Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414.
Angka inflasi kita juga terkendali di tingkat 2,6 persen dari bulan Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan di bulan Mei 2017, yaitu menjelang bulan puasa, tercatat inflasi kita hanya sebesar 0,39 persen.
Pertumbuhan ekonomi juga terus kita jaga agar berkualitas dan berkeadilan. Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5 persen per tahun pada periode 2014-2016, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Oleh sebab itu, pembangunan yang kita jalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota-kota tapi untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan.
Kita ingin rakyat di perbatasan menjadi bangga menjadi bagian dari Warga Negara Republik Indonesia. Kita ingin rakyat-rakyat di perbatasan merasakan kehadiran Negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain dan Motamasin- NTT, Skouw-Papua, Entikong-Kalimantan Barat, Aruk- Kalimantan Barat, dan Nanga Badau-Kalimantan Barat. PLBN adalah beranda terdepan Indonesia yang kita harapkan memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan menjadi lebih merata di seluruh pelosok negeri.
Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa, Pemerintah meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar seperti jaringan air minum sampai ke rumah-rumah warga. Pemerintah juga mendorong pergerakan ekonomi daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan mendukung irigasi pertanian.
Komitmen pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui peningkatan Dana Desa, yang pada tahun 2017 ini besarnya Rp60 trilliun. Dengan dana desa ini, Pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa.
Dalam mendukung pemerataan, Pemerintah juga mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada bulan Maret tahun 2017. Dalam sidang yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada warga Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, setelah 72 tahun merdeka, sekarang akhirnya bisa menikmati layanan listrik. Selamat juga untuk warga desa-desa lain di seluruh Tanah Air, yang tahun 2017 ini bisa menikmati layanan listrik.
Keinginan untuk melakukan pemerataan yang berkeadilan bukanlah sekedar slogan, kita harus betul-betul wujudkan secara konkret. Bertahun-tahun Saudara-saudara kita di Tanah Papua harus membeli BBM dengan harga sangat mahal, harganya berpuluh- puluh kali lipat dengan harga yang dibeli oleh saudara kita di pulau Jawa atau Sumatera. Hal ini tidak boleh terjadi di Negeri Pancasila. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga, sehingga Saudara-saudara kita di Tanah Papua menikmati harga yang sama dengan harga di Jawa dan daerah lain di Indonesia.
Saudara-saudaraku di Merauke, Namek-Namuk,
Izakod Bekai Izakod Kai, Satu Hati Satu Tujuan
Tujuh puluh dua tahun kita merdeka, ketika negara-negara lain sudah menatap angkasa luar, di negara kita tercinta, urusan sertifikasi lahan untuk rakyat belum tuntas-tuntas juga. Akibatnya, terjadi sengketa lahan baik antarwarga, antara warga dengan korporasi atau bahkan antara warga dengan pemerintah. Karena itu, melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250 ribu bidang.
Pemerintah juga sedang menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat dan sudah memberikan 707 ribu hektar kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif. Selain itu, juga sedang dijalankan Program Perhutanan Sosial sehingga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka.
Pemerintah juga terus melanjutkan program- program kerakyatan yang sudah dijalankan sejak tahun pertama Kabinet Kerja, utamanya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Perlindungan Nelayan, Program Percepatan Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Agar bisa menjangkau 40 persen lapisan terbawah Pemerintah melakukan reformasi kebijakan sehingga subsidi betul-betul lebih tepat sasaran. Pemerintah secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial serta melakukan pengalihan Beras Sejahtera (Rastra) secara bertahap menjadi bantuan pangan non- tunai. Selain itu, keberpihakan pada 40 persen lapisan terbawah juga dilakukan melalui penguatan program- program perlindungan sosial dan perluasan cakupan penerima manfaat.
Untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah juga terus berusaha menekan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sekarang ini suku bunga KUR bisa di angka 9 persen. Kita berharap Rp94,4 triliun KUR yang sudah disalurkan di tahun 2016 dapat ikut mengangkat kesejahteraan sektor UMKM. Dengan akses permodalan yang lebih mudah itu, maka kita berharap bisa menggerakkan ekonomi rakyat terutama kalangan pedagang-pedagang kecil. Selain mempermudah akses permodalan, kita juga melakukan revitalisasi pasar sehingga para pedagang bisa berdagang dengan nyaman dan tidak kalah bersaing dengan pasar-pasar modern.
Saudara-saudaraku di Miangas,
Tabea, Sansiote Sang Patepate Salam,
Kebersamaan dalam Persatuan
Kita harus ingat bahwa membangun Indonesia adalah membangun manusia Indonesia. Alhamdulillah, kerja bersama kita selama ini dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia telah menuai hasil yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bergerak naik dari negara kategori medium high development menjadi negara dalam kategori high human development, dengan angka IPM naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 tahun 2016.
Kenaikan IPM tersebut tidak terlepas dari kerja bersama kita dalam meningkatkan cakupan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita dan ibu hamil.
Pembangunan sumber daya manusia akan terus berlanjut. Pemerintah bukan hanya konsentrasi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis, menekan angka stunting, tapi juga menyiapkan generasi muda yang berkualitas, yang terampil dan siap untuk berkompetisi. Untuk itu, Pemerintah menginisiasi peningkatan kompetensi tenaga kerja, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Kita terus memperbanyak dan memperkuat pendidikan SMK dan Politeknik yang harus memiliki keterkaitan dengan dunia industri. Semuanya dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan tangguh.
Saudara-saudaraku di Rote, Ita Esa, Kita adalah Satu Kesatuan
Pembangunan manusia serta infrastruktur sosial berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan infrastruktur fisik. Agar anak-anak kita bisa belajar dengan baik maka pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terus ditingkatkan.
Seiring dengan penyiapan sumber daya manusia Indonesia, Pemerintah juga membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, kawasan-kawasan industri baru di Luar Jawa seperti Kawasan Industri Sei Mangkei di Sumatera Utara dan Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah.
Pengembangan kawasan industri itu didukung oleh pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar konektivitas yang menghubungkan setiap jengkal wilayah Nusantara. Kita juga ingin seluruh wilayah Indonesia terhubung baik melalui udara, laut maupun darat. Untuk itu, kita membangun bandara perintis, pelabuhan, jalan paralel perbatasan di Kawasan Perbatasan Wilayah Kalimantan Timur, jalan lintas perbatasan di Papua, dan jalan sabuk perbatasan di Provinsi NTT.
Perekonomian daerah, terutama di kawasan pinggiran tidak akan bisa bergerak dengan cepat apabila tidak ada tenaga listrik dan prasarana telekomunikasi. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pembangunan energi listrik di 31 lokasi prioritas dan meneruskan pembangunan berbagai Base Transceiver Station (BTS) sehingga kecamatan-kecamatan di perbatasan dan garis perbatasan NKRI dapat mengakses telepon dan informasi.
Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote,
Kita akan menjadi bangsa maju yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia apabila kita memiliki daya saing. Salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi. Ini musuh kita bersama. Karena itu, di depan Sidang Bersama yang terhormat ini, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memerangi korupsi. Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK.
Selain memerangi korupsi yang menggerogoti APBN, menggerogoti uang rakyat, kita juga terus menguatkan sistem dan basis data perpajakan nasional. Untuk itu Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Sidang Anggota Dewan yang terhormat, yang telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Kita optimis bahwa dengan Perppu tersebut, APBN Indonesia akan semakin kokoh karena sumber kekuatannya berasal langsung dari rakyat, dan setiap rupiahnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, Indonesia juga semakin siap menyambut era keterbukaan informasi internasional yang memberlakukan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).
Selanjutnya, dalam menatap daya saing Indonesia ke depan, kita harus mengantisipasi perubahan dunia yang sangat cepat dan serba digital. Kita harus terus meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional dengan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi, pelayanan rakyat, pengembangan UMKM, cara kerja ekonomi nasional dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi Non-Tunai.
Pemerintah juga memangkas berbagai regulasi dan pita birokrasi yang panjang yang selama ini telah membelenggu ekonomi Indonesia, terutama melalui 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dijalankan sejak tahun 2015.
Hasil dari berbagai Paket Kebijakan Ekonomi itu terlihat dengan semakin meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia. Dalam peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB), posisi Indonesia meningkat dari peringkat 106 pada tahun 2016, menjadi peringkat 91 pada tahun 2017. Begitu pula Indonesia mendapat peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu Standard and Poor’s Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody’s. Bahkan di dalam survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), posisi Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif.
Anggota Dewan yang terhormat, Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Salah satu janji kemerdekaan seperti tercantum dalam pembukaan konstitusi adalah kita ikut serta dalam upaya memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Hal itu mengharuskan kita semua untuk menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Dalam diplomasi internasional, salah satu keaktifan dan kepemimpinan Indonesia ditunjukkan dengan mendorong Myanmar untuk menyelesaikan konflik di Rakhine state melalui pembangunan yang lebih inklusif, menghormati HAM, dan melindungi semua komunitas. Indonesia juga telah menampung 1.806 migran akibat konflik tersebut, mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan membangun sekolah-sekolah di Myanmar.
Kita juga memberikan dukungan penuh pada kemerdekaan Palestina. Kita telah membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah, Palestina. Kita juga terus mendorong ASEAN dan PBB untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Indonesia juga mengecam keras pembatasan beribadah di Masjid Al-Aqsa bulan Juli 2017. Diplomasi Indonesia bergerak membela rakyat Palestina antara lain dengan mengusulkan proteksi internasional di Kompleks Al-Aqsa.
Sedangkan dalam diplomasi ekonomi, mesin diplomasi kita juga terus bergerak menggarap pasar- pasar non-tradisional di Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Selama setahun ini, PT INKA berhasil mengekspor 150 gerbong kereta api ke Bangladesh, PT Dirgantara Indonesia mengekspor pesawat CN 235 ke Senegal dan Thailand.
Perlindungan warga negara kita di luar negeri juga menjadi komitmen kita bersama. Selain kita melakukan langkah-langkah perlindungan dan pendampingan pada pekerja migran, kita juga telah berhasil membebaskan sebagian besar WNI yang diculik kelompok teroris di Mindanao dan mengevakuasi WNI yang terjebak dalam konflik ISIS Marawi.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Di tengah gelombang globalisasi yang berubah cepat dan ekstrim, kemandirian bangsa Indonesia adalah pilar yang sangat penting guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menegakkan keadilan sosial. Pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dengan meningkatkan produksi bahan pangan strategis, utamanya padi, jagung, daging sapi, cabai, dan bawang merah.Pemerintah juga terus memperkuat kemandirian bangsa melalui inovasi teknologi dan pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan serta mendorong kenaikan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik.
Segenap rakyat Indonesia yang saya kasihi, Anggota Dewan yang saya hormati, Dalam kesempatan ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingin menegaskan pentingnya demokrasi serta stabilitas politik dan keamanan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui demokrasi, kita menjaga kedaulatan rakyat dan kerukunan dalam keragaman.
Kita patut bersyukur bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 di 101 daerah berjalan dengan aman dan damai. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas gotong royong semua pihak, dari lembaga penyelenggara pemilu tingkat pusat dan daerah, aparat TNI dan POLRI, segenap partai politik, termasuk kepada semua calon kepala daerah dan calon wakilnya. Paling utama, Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah memberikan suaranya, sebagai wujud kegembiraan berpolitik dan kematangan berdemokrasi.
Saya mengajak kita semua untuk terus kerja bersama merawat kematangan demokrasi Indonesia, terutama di Pilkada Serentak tahun 2018. Sebagai bagian penting dalam menjaga momentum kegembiraan demokrasi rakyat itu, Pemerintah terus memperhatikan stabilitas keamanan, serta mendorong peningkatan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan TNI dan POLRI.
Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia berterimakasih pada TNI karena selalu setia pada NKRI, selalu siaga menjaga kedaulatan bangsa dan negara, termasuk dari infiltrasi gerakan terorisme global.Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia juga berterimakasih pada POLRI karena selalu menjaga rasa aman masyarakat, termasuk keberhasilan POLRI, BNN, dan Ditjen Bea Cukai dalam membongkar penyelundupan 1 ton sabu.
Ke depan, TNI dan POLRI harus terus kita perkuat sebab tantangan ke depan sangat kompleks dan berubah sangat cepat. Tantangan pertahanan dan keamanan yang kita hadapi tidak lagi dalam paradigma Jawa Sentris, melainkan Indonesia Sentris. Karena itu, gelar pasukan TNI, serta strategi pertahanan kita, harus bisa menjaga setiap jengkal tanah, setiap ombak lautan, dan setiap kaki langit Tanah Air Indonesia.
Sedangkan jenis ancaman yang kita hadapi sekarang bukan lagi hanya serbuan dari negara lain tetapi ancaman baru berupa gerakan ekstrimisme, radikalisme, terorisme, perdagangan manusia, kejahatan narkoba, penyelundupan senjata, dan kejahatan siber.
Karena itu, saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk terpanggil menjalankan tugas dan tanggungjawab kebangsaan kita untuk ikut serta bela negara. Di manapun kita berada, apapun pendidikan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semua punya hak, semua punya kewajiban, semua punya kesempatan yang sama untuk bela negara.
Hadirin yang saya muliakan, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Sebagai penutup Pidato Kenegaraan di depan Sidang Terhormat ini, saya mengajak kita semua yangdiberi amanat oleh rakyat, yang sedang memanggul mandat dari rakyat, agar tetap teguh menjadikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai haluan kerja kita, sebagai tujuan kerja bersama kita, demi terwujudnya Indonesia Raya.
Maka dari Sabang, dari Merauke, dari Miangas, dari Rote, mari kita bersama-sama berseru:
Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila!
Terimakasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.
Jakarta, 16 Agustus 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
JOKO WIDODO
(kuy)