Pesan Gubernur Jatim kepada Kepala Daerah yang Baru Dilantik

30 Jan 2019 16:17 Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo serta Bupati dan Wakil Bupati Sampang dengan masa jabatan 2019-2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu, 30 Januari 2019.

Kedua pasangan kepala daerah itu yakni Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, dan Wakilnya Moch. Soufis Subri. Ada juga Bupati Sampang, Slamet Junaidi dan Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat Hussein.

Dengan dilantiknya kedua pasangan itu, Pakde Karwo berpesan kepada kepala daerah yang ingin memulai pembangunan di wilayah pinggiran. Ia mengingatkan jangan terlalu ambisi untuk mengejar penghargaan Adipura.

“Yang di pinggiran jangan karena kepingin dapat Adipura pedagang kaki limanya digusur. Jangan, mereka juga cari nafkah, maka dibuatlah tempat yang baik buat mereka,” kata Pakde Karwo.

Ia mengakui, penghargaan Adipura itu memang membanggakan bagi daerah yang mereka pimpin. Tetapi tugas kepala daerah juga harus mempertimbangkan sisi ekonomi kerakyatan, dan para pedagang kaki limanya.

“Memang jalannya bersih, Adipura diterima, tapi tangisnya mereka itu luar biasa,” urainya.

Hal itu berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2013-2014, yang berbunyi pemerintah daerah (pemda) bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pelayanan publik. Selain itu pemda juga diminta untuk melakukan pemberdayaan masyarakat serta mengajak komunikasi atau bicara.

“Itu pekerjaan yang luar biasa, jadi saya kira harusnua dilakukan karena adalah amanah,” katanya.

Usai pelantikan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim ini menganjurkan agar Wali Kota dan Bupati ini, mampir ke kantor Dewannya. Karena menurutnya hubungan pemerintah dan legislatif sangat lah vital.

Selain itu ia mengatakan, pada saat visi misi harus disampaikan lebih jelas dan harus mengarah dibawah kemana. Dan bahan yang dipidatokan itu berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya rancangan RPJMDnya harus diserahkan dulu kepada dewan kabupaten/kota. Hal itu dikatakan agar memudahkan untuk melakukan perubahan anggaran sebagai mana yang dijanjikan pada kampanye.

“Ini memang perlu, kami bersama DPD Provinsi bisa mengaksistensi terhadap proses-proses itu,”

Selain itu gubernur kelahiran Madiun ini mengingatkan betapa pentingnya menjaga integritas diri dalam mengemban tugas, terutama dalam pengambilan kebijakan terkait dengan APBD. 

“Selama ini kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK seringkali muaranya di masalah integritas pejabat itu sendiri. Jadi integritas itu letaknya di diri kita masing-masing, bagaimana kita menjaga," katanya.

Lebih lanjut, Pakde Karwo juga meminta kepada kepala daerah untuk merangkul dan menyatukan seluruh masyarakat, sehingga tidak ada lagi istilah menang atau kalah.

“Pilkada telah usai, pilihan masyarakat harus menjadi satu, semua menerima dan secara bersama-sama membangun persatuan. Keputusan baik adalah pendapat gabungan otak dan hati, bukan dengan keputusan orang terbanyak atau voting. Nilai tidak bisa dijumlah," katanya. (frd)

Penulis : Farid Rahman
Editor : Moch. Amir


Bagikan artikel ini