Jokowi Batalkan Sejumlah Agenda karena Sibuk Susun Menteri?
Sejak ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih priode 2019-2024 Presiden Joko Widodo, mengadakan rapat secara maraton dengan pimpinan partai koalisi. Rapat tertutup bagi wartawan di Istana Bogor ini, berlangsung sejak Senin 1 Juli 2019. Saking pentingnya rapat ini, agenda Presiden Joko Widodo di JCC Kawasan Gelora Bung Karno hari ini pun, dibatalkan.
Beberapa sumber istana menyebut rapat tertutup ini erat hubungannya dengan rencana pembentukan Kabinet Jokowi-Ma'ruf. Presiden Jokowi disebut-sebut sudah mengantongi beberapa nominator dari kalangan profesional maupun dari partai politik. "Namanya baru nominator, bisa terpilih bisa tidak," kata sumber di istana ini dengan hati-hati
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan kedatangannya di Istana Bogor atas inisiatifnya, bukan permintaan Presiden. "Kami yang meminta waktu bertemu untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Pak Jokowi sebagai presiden untuk periode ke dua," kata Airlangga kepada wartawan Rabu 3 Juli 2019.
Menurut Airlangga yang merangkap sebagai Menteri Perindustrian, pertemuannya dengan presiden bersama pengurus DPD Golkar seluruh Indonesia, murni untuk mengucapkan selamat pada presiden terpilih, tidak ada kaitannya dengan urusan menteri. "Dalam pertemuan tersebut. Presiden tidak bicara soal menteri," katanya. Dalam koalisi, perolehan suara Golkar berada di urutan kedua setelah PDI Perjuangan.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga 'sowan' ke Istana. Cak Imin datang bersama pengurus wilayah PKB seluruh Indonesia. Kedatangannya ke istana, kata Cak Imin, selain untuk mengucapkan selamat kepada presiden terpilih Jokowi, juga membicarakan rencana Muktamar PKB.
"Soal menteri PKB tidak ikut-ikut, karena itu hak prerogatif presiden. Ikhtiar PKB untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf sudah selesai. Langkah berikutnya, apa kata Pak Jokowi," kata Cak Imin.
Kepala Staf Presiden Moeldoko, menyampaikan rapat intern di Istana Bogor merupakan rapat rutin. "Soal calon menteri hanya presiden yang tahu, jangan asal sebut nama orang," pesan Moeldoko.