Bumdesa Indonesia lantik dewan pimpinan daerah di 32 provinsi. (Istimewa)

Perserikatan Bumdesa Indonesia Lantik DPD di 32 Provinsi

30 Oct 2020 16:30

Lihat versi non-AMP di Ngopibareng.id

Dewan Pimpinan Daerah Perserikatan Badan Usaha Mliik Desa (Bumdesa) Indonesia (DPD PBI) dilantik tepat pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, pada Rabu, 28 Oktober 2020. Pelantikan berlangsung lewat Zoom melibatkan 32 provinsi di Indonesia kecuali Jakarta dan Papua.

Dalam acara yang dimulai pukul 14.00, Ketua DPP PBI, Sariyanta, mengatakan pelantikan DPD Bumdesa se-Indonesia ini dilakukan untuk mempererat persatuan sebagai makna Sumpah Pemuda.  “Kita tunjukkan bahwa desa-desa seluruh Indonesia akan membuat tonggak. Tidak hanya kebangkitan secara emosional, tetapi juga kebangkitan perekonomian pedesaan seluruh Indonesia,” kata Direktur Bumdes yang mengelola Goa Pindul, Gunung Kidul, Jogjakarta itu.

PBI yang dideklarasikan Pada tanggal 07 Februari 2018 di Jakarta ini menurut Sariyanta merupakan satu-satunya organisasi pelaku dan penggiat Bumdesa se-Indonesia yang sifatnya gotong-royong dan partisipatif. PBI juga bertugas membina Bumdesa  agar dikelola secara profesional sehingga desa bisa berdaulat dalam memberdayakan perekonomian masyarakatnya.

Sejumlah upaya pernah dilakukan PBI, di antaranya sarasehan cara mengatasi Bumdesa yang mangkrak di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, pada 15 Maret 2020. Dengan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur PUED Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Nugroho Setijo Negoro. PBI juga banyak mengadakan Zoom Meeting dengan berbagai perguruan tinggi termasuk dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Gajdah Mada (UGM).

Sementara, menurut Pembina 1, prof Dr Djarot S Wisnubroto yang juga Kepala Bidang Penelitian dan Kajian Tenaga Atom Nasional Atau BATAN mengatakan, desa diharapkan tak hanya bisa berjejaring antar daerah se-Indonesia, tetapi juga berjejaring secara internasional. Dalam sambutannya, ia meyakini potensi sumber daya alam dan manusianya, serta jarak desa antar daerah dan antar provinsi, nantinya tak akan berjarak dan tak ada kesenjangan lagi.