Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. (Foto: Dok/Antara)

Perludem Minta Semua Pihak Dukung Penundaan Pilkada

Pilkada 22 March 2020 07:12 WIB

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengharapkan seluruh pihak tidak mempersoalkan dan ikut mendukung kebijakan KPU yang menunda beberapa tahapan Pilkada 2020 akibat situasi wabah Corona Virus Disease (COVID-19).

"Jadi, mestinya langkah KPU ini bisa didukung, tidak mempersoalkan, bahkan sampai diperkarakan. Yang perlu dilakukan adalah konsolidasi antarpihak memastikan kebijakan yang diambil ini efektif danbetul-betul berkontribusi untuk pencegahan dan perlindungan warga negara dari COVID-19," kata Titi Anggraini seperti dikutip dari Antara, Minggu, 22 Maret 2020.

Semua pihak, kata dia, harus sama-sama berkomitmen untuk mendukung upaya negara mengatasi penyebaran COVID-19 dan menjadikan prioritas utama dibandingkan kepentingan lainnya.

"Jadi, prioritas semua elemen bangsa seharusnya mendukung penanganan COVID-19, termasuk kebijakan untuk penyelenggaraan pilkada yang ditunda atau disesuaikan," kata Titi Anggraini.

Langkah KPU menunda beberapa tahapan pilkada itu, menurut dia, memang sudah semestinya diambil karena COVID-19 menjadi pandemi global dan situasi darurat nasional.

"Itu tidak mengecilkan terhadap pilkada dan pilkadatidak dikecualikan dari situasi darurat nasional sehingga mestinya semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pilkada itu patuh dan tunduk pada protokol penanganan COVID-19 yang sedang dilakukan oleh Pemerintah,” ujarnya.

Tahapan pilkada, lanjut dia, memiliki aktivitas yang mengharuskan berkumpulnya atau terjadinya pertemuan tatap muka antara penyelenggara pemilu dan pemilih.

Titi lantas mengatakan bahwa interaksi juga terjadi antarpenyelenggara pemilu maupun penyelenggara pemilu dengan peserta pilkada. Padahal, interaksi langsung adalah salah satu langkah yang mesti diminimalisasi untuk dilakukan dalam mencegah penyebarluasan COVID-19.

"Jadi, justru aneh kalau di tengah situasi darurat nasional seperti hari ini, KPU tetap memutuskan untuk melanjutkan tahapan pilkada seperti biasa," ucapnya.

Penundaan pilkada itu, kata dia, suatu yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pilkada meski UU ini memang secara nomenklatur dan terminologi tidak eksplisit mengenal norma penundaan pilkada.

"Akan tetapi, ada pengaturan soal pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, itu terdapat di dalam Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota," ujarnya.

Penulis : Rohman Taufik

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

10 Apr 2020 02:16 WIB

Penyimpan Data di Komputer, Ini Beda HDD dan SSD

Komputer & Laptop

Mengenal evolusi teknologi penyimpan data di komputer.

09 Apr 2020 15:22 WIB

Pemkot Surabaya Keberatan Dengan Kata 'Ditimbun'

Surabaya

Pemkot melayangkan surat keberatan kepada redaksi Ngopibareng.id.

09 Apr 2020 13:12 WIB

Jadwal Ibadah Kamis Putih, Jumat Agung dan Paskah Live

Nasional

Keuskupan Agung Jakarta menyiapkan serangkaian peribadatan dari rumah.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.