Perlu Penyegaran Pancasila

Jakarta:  Pancasila perlu penyegaran, pada tataran implementasi melalui program yang lebih konkret.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyarankan kepada Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) untuk melakukan nya.

"UKP PIP berada di wilayah eksekutif karena berada di bawah Presiden sehingga dapat membuat program yang lebih konkret untuk penyegaran, misalnya membuat kajian materi Pancasila untuk dipelajari di sekolah," kata Zulkifli Hasan ketika menerima kunjungan pimpinan UKP PIP di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (10/9) siang.

Pada pertemuan tersebut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan didampingi Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta serta Sekretaris Jenderal MPR RI Ma`ruf Cahyono, sedangkan Kepala UKP PIP Yudi Latif didampingi Benny Soesetyo dan beberapa pimpinan UKP PIP lainnya.

Menurut Zulkifli, kalau UKP PIP menyelenggarakan seremonial-seremonial juga, itu sama saja dengan sosialisasi Empat
Pilar yang diselenggarakan MPR RI.

Karena UKP PIP posisinya berada langsung di bawah Presiden, kata dia, maka dapat fokus menyiapkan materi Pancasila yang lebih baik untuk diterapkan.

"Kami dengar, UKP PIP sedang menyiapkan materi Pancasila untuk diterapkan sebagai mata pelajaran di sekolah," katanya.

Zulkifli menyarankan, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia harus dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki tantangan untuk dimasukkan dalam kurikulum sekolah, sehingga menarik perhatian siswa.

Zulkifli juga menjelaskan, MPR sebelumnya menggagas untuk membentuk lembaga khusus seperti BP7 pada era orde baru, yang tugasnya mentraining manggala, untuk melakukan sosialisasi Empat Pilar, tapi kondisinya tidak memungkinkan.

Atas usulan MPR RI, kata dia, Presiden Joko Widodo kemudian membentuk UKP PIP, sehingga gagasan MPR RI untuk membentuk lembaga semacam BP7 dapat diambil alih oleh UKP PIP.

"Kami harapkan UKP PIP dapat melahirkan manggala-manggala yang baik," katanya.

Zulkifli juga mengusulkan, agar UKP PIP mencermati penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pola 36 jam yang telah diterapkan pada era orde baru.

Menurut dia, pola penataran tersebut cukup baik, agar UKP PIP mencermati materi-materi yang cocok dan relevan untuk diterapkan pada kondisi saat ini.

"MPR tidak bisa terlalu fokus pada sosialisasi Empat Pilar, sehingga keberadaan UKP PIP saat ini diharapkan dapat meningkatkan
sosialisasi Empat Pilar menjadi lebih tepat sasaran," katanya. (ant)