DPRD Dukung Upaya Pemkot Surabaya Minta Sumbangan ASN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai permintaan sumbangan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menanggulangi covid-19.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, A H Thony mengatakan, pihaknya setuju dengan langkah Pemkot yang telah terbitkan SE tersebut. Menurutnya, hal ini dapat membangkitkan rasa kepedulian kepada masyarakat.
“Pemkot (Surabaya) ingin membangkitkan rasa kepedulian sosial dari kalangan birokrasi terhadap apa yang dihadapi saat ini. Yah itu, karena itu sifatnya sebentar, bukan pemaksaan” kata Thony, Kamis, 2 Juli 2020.
Di sisi lain, menurut Thony, Hendro Gunawan selaku Kepala Sekda, yakni yang mengeluarkan surat, ingin meniru warga Surabaya non ASN, yang bisa saling membantu di masa pandemi covid-19, seperti sekarang ini.
“Mungkin birokrasi melalui sistemnya belum melakukan itu, lah disisi lain orang-orang yang belum tentu mendapatkan gaji uang UMR, mereka kan sudah berkontribusi banyak melalui lingkungan RT/RW nya,” jelasnya.
Saat disinggung mengenai adanya komentar negatif perihal SE tersebut, Thony menganggap hal itu sudah biasa terjadi. Karena menurutnya, setiap keputusan yang dikeluarkan, pasti ada beberapa pihak yang merasa dirugikan.
“Tapi masalah ini, masalah yang berbeda, persoalan krisis ini berbeda, dengan edaran Pak Sekda itu, saya pribadi sebagai anggota dewan senang, karena dalam aspek politis, ini termasuk imbauan, tidak memaksa dan tidak bisa masuk ke dalam kategori pungli,” ungkapnya.
Thony mengungkapkan, jika Pemerintah Kota Surabaya pada April 2020 telah mengalokasikan anggaran Rp196 miliar untuk menanggulangi covid-19 di wilayahnya. Anggaran tersebut berasal dari pos belanja tidak terduga dan belanja langsung.
"Menurut informasi, bahwa untuk dana covid-19, itu sudah menyerap dana sekitar 23 persen dari jumlah yang sudah dialokasikan. Kemudian ada angka kisaran 35 sampai 40 persen, yang sudah mulai bergerak," tutupnya.