Ini Penyebab PDIP Belum Keluarkan Rekom untuk Surabaya?

DPP PDI Perjuangan hari ini, Rabu 19 Februari 2020 mengumumkan bakal calon kepala daerah yang akan mereka usung pada Pilkada Serentak 2020. Dari puluhan nama, tak ada calon untuk Pilkada Kota Surabaya.

Beberapa sumber dari elit PDI Perjuangan Kota Surabaya menyebutkan tak adanya nama Surabaya dikarenakan eskalasi politik di Surabaya yang belum stabil. Walikota Surabaya Tri Rismaharini dikabarkan belum bisa menyolidkan internal PDI Perjuangan Surabaya.

Beberapa elit juga masih mengibarkan bendera untuk maju sebagai bakal calon. Di Surabaya setidaknya ada beberapa faksi di antaranya Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana yang hingga saat ini juga masih optimis maju sebagai bakal calon.

Selain itu juga ada nama Istri mantan Walikota Bambang DH, Dyah Katarina; belum lagi ada nama mantan ketua DPRD Surabaya Armudji. Padahal di satu sisi, Risma menginginkan calon dari PDI Perjuangan adalah Eri Cahyadi yang saat ini menjabat Kepala Bappeko Surabaya.

Tak hanya gagal menyolidkan elit di Surabaya, Risma juga jadi pembicaraan elit di DPP karena merasa dekat dengan Megawati. "Dulu kalau mau menghadap Ibu (Mega), Bu Risma itu selalu bilang dulu ke beberapa orang, tapi sekarang menyapa saja sudah lupa," ujar salah satu elit di DPP PDI Perjuangan.

Sementara itu rumor ini langsung dibantah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Adi Sutarwijono. Menurut Awi, tak adanya Kota Surabaya di surat rekomendasi bakal calon walikota kali ini dikarenakan aturan partai.

Semua adalah keputusan DPP. "Yang bisa menjawab DPP, kemarin sudah dijelaskan Sekjen DPP PDI Perjuangan. Hehehehehe... yo mosok iso aku jawab itu. Itu ranah DPP," kata Awi di Gedung DPRD Kota Surabaya.

Menurut Awi, semua keputusan partai terkait rekom, harus berdasarkan Peraturan PDI Perjuangan No. 24 tahun 2019. Sehingga, jika dirasa daerah tersebut masih belum sesuai dengan peraturan tersebut, maka rekomendasi yang turun bisa jauh lebih lama.

"Yang pasti gak ada hal itu (Perkara Politik Risma). PDI Perjuangan sudah punya standar baku penjaringan bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah. Semua harus sesuai aturan," katanya.

Ia berharap, warga Surabaya janganlah membuat spekulasi politik, yang tidak tau asal muasalnya. Karena hal itu bisa membuat kondisi politik di Surabaya akan panas.

"Enggaklah nggak ada, spekulasi dari mana itu," kata dia.

Sekadar diketahui, hari ini, DPP PDI Perjuangan mengumumkan nama calon kepala daerah pada pilkada serentak 2020. Dari beberapa nama yang diumumkan DPP PDI Perjuangan, tak ada calon untuk Pilkada Surabaya.