Pengaturan Skor Sepak Bola Sulit Pembuktiannya

Pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola sulit dijerat secara pidana karena kesulitan pembuktiannya.

"Tergantung pada alat bukti dan rumusan undang-undangnya," kata praktisi hukum Th. Yosep Parera di Semarang, Kamis.

Menurut dia, match fixing sangat sulit pembuktiannya sehingga tidak bisa begitu saja dibawa ke ranah pidana.

Selain itu, lanjut dia, PSSI juga memiliki aturan internal yang menjadi panduan.

"PSSI punya peraturan internal, sifatnya lex spesialis," kata Ketua Peradi Kota Semarang ini.

Selain itu, kata dia, jika dugaan pengaturan skor pertandingan melibatkan petinggi PSSI, hal tersebut juga tidak bisa dijerat dengan menggunakan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meski pengurus atau petinggi PSSI digaji dengan menggunakan uang negara, kata Yosep, mereka bukan termasuk dalam kategori pejabat negara.

"Harus dilihat dahulu, termasuk dalam kategori pejabat negara atau bukan. Kalau pengurus PSSI tidak termasuk," katanya.

Begitu pula, jika ada wasit yang diduga disuap atau terlibat dalam pengaturan pertandingan, menurut dia, tidak bisa dijerat dengan UU Tipikor meski gajinya berasal dari uang negara.

Sebelumnya, dugaan pengaturan skor sempat muncul menjelang berakhirnya kompetisi Liga Indonesia 2018.

Sepak bola Indonesia kembali tercoreng. Kali ini terkait kasus pengaturan skor yang diduga melibatkan nama anggota Exco PSSI Hidayat. Kasus ini berawal dari pengakuan manajer Madura FC, Januar Herwanto, yang mengaku matchfixing di pertandingan Madura FC lawan PSS Sleman di Putaran I Liga 2 lalu.

Hingga menjelang berakhir kompetisi sepak bola ini, masih belum bisa ditentukan juara maupun tim-tim yang mungkin terdegradasi dari Liga 1. (an/na/ar)