Pencari Suaka Kembali Berdemo di Depan Kantor UNHCR

Sebanyak hampir 100 pencari suaka kembali berdemo di depan kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR), Jakarta Pusat, Senin. Demonstrasi ini diikuti hanya oleh para pencari suaka pria yang merupakan pengungsi individu dan dari mereka paling banyak berasal dari Afghanistan dan Suriah.

"Kami di sini sudah tujuh tahun, tapi kami tidak punya hak dasar kami sebagai manusia," kata salah satu pencari suaka, Abdul saat ditemui seperti dikutip dari Kator Berita Antara, Senin, 29 Juli 2019.

Abdul mengatakan para pencari suaka ini tidak mendapatkan hak yang layak seperti mencari pekerjaan dan memiliki kendaraan karena proses pengurusan hak-hak para pencari suaka khususnya yang yang berlarut- larut.

"Kami sudah melakukan hal ini bertahun-tahun tapi UNHCR tidak memberikan respon yang cepat dan terlalu lama mengurus hak- hak kami sebagai single refugee (pengungsi individu)," kata pencari suaka lainnya, Medi.

Para pencari suaka ini mengatakan hanya pencari suaka yang berkeluarga yang diproses namun untuk pencari suaka individu tidak mendapatkan proses serupa.

Para pencari suaka ini telah berada di depan kantor UNHCR sejak pukul 10.30 WIB. Mereka berencana untuk melakukan demo serupa pada Selasa, 30 Juli 2019 dengan lebih banyak massa.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mendorong Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsian (UNHCR) untuk bergerak lebih aktif dan solutif dalam penanganan pengungsi pencari suaka yang ditampung sementara di gedung eks-Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.

Menurut dia, UNHCR merupakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas permasalahan pencari suaka ini. Terlebih, tambah Irmansyah, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui arahan gubernur dan sekretaris daerah telah memberikan banyak bantuan di luar kewajiban mereka.

"Jadi ya gimana nanti UNHCR bisa lebih aktif lagi. Saya nggak tahu lagi, tapi sepertinya UNHCR akan membahas ini di level pimpinannya gitu untuk mencari dukungan dan solusi tentang ini," kata dia usai meninjau keadaan pengungsian di lokasi, Jumat.

Irmansyah kemudian berharap UNHCR dapat melakukan verifikasi atas siapa saja pengungsi yang layak dan tidak layak mendapatkan fasilitas dan bantuan.

Kepala Dinsos DKI tersebut memberikan contoh, di mana pengungsi yang telah terdaftar dan dibantu oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), seharusnya tidak bisa berada di tempat penampungan tersebut dan mendapatkan bantuan.

"Yang sudah terdaftar dan di-support di IOM, itu mereka harusnya ga boleh berada di sini. Nah kembali ke tadi, jadi mereka yang kita bantu itu bener2 yang butuh kebutuhan dasar," kata dia.

Hal lain yang Irmansyah rasa dapat menjadi langkah selanjutnya adalah pemberian sosialisasi dari Imigrasi mengenai perkembangan terkini dari negara-negara asal pencari suaka tersebut, mengingat banyak dari mereka yang telah tinggal di Indonesia selama bertahun-tahun lamanya.

Nantinya, sosialisasi ini, lanjut dia, dapat diberikan pemahaman bagi pencari suaka untuk mengikuti asistensi kepulangan sukarela (AVR/Assistance Voluntary Return) agar mereka mau kembali ke negaranya secara sukarela.

"Itu akan jauh lebih baik daripada berada di negara sini, mereka tidak ada kepastian status dan sebagainya. Mudah-mudahan di sana mereka bisa memulai hidup baru yang lebih baik di negaranya. Hujan emas di negara lain, tapi lebih enak di rumah sendiri," tutup Irmansyah.