Pemprov Janji Bantu Pengobatan Bayi Tanpa Anus

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) memastikan akan membantu operasi Naufal Putra Aditya, bayi yang mengalami kelainan tidak memiliki anus atau Atresia Ani.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Menurutnya, setiap kondisi warga di Jatim khususnya mereka yang memerlukan bantuan pengobatan karena berasal dari keluarga prasejahtera pasti akan dibantu.

"Tentu kita akan segera melakukan bantuan, apalagi kalau dari keluarga prasejahtera. Kita segera memastikan bahwa segala hak yang melekat kepada keluarga tersebut itu terpenuhi," ucap Emil di UINSA, Surabaya, Rabu 11 Desember 2019 sore.

Emil menyebut, pengobatan kepada warga di Jatim tidak boleh terkendala oleh masalah administrasi dalam hal ini biaya.

"Biasanya, proses bantuan ini dari dinas sosial Jatim, terus langsung berkoordinasi dengan dinas sosial setempat, dalam hal ini Kabupaten ya. Dinkes juga saling koordinasi untuk melihat kondisi medis dan penanganan apa yang bisa dilakukan," kata Emil.

Mantan Bupati Trenggalek ini menilai, terkadang penanganan finalnya pada pasien tidak bisa langsung dilakukan.

"Tetapi ada penanganan yang sifatnya untuk awalan yakni mencegah situasi yang lebih buruk dan sebagainya itu bisa segera disegerakan bisa diprioritaskan," jelasnya.

Terkait orangtua bayi yang sempat menghutang kepada rentenir untuk biaya operasi di Rumah Sakit Umum (RSUD) Dr. Soetomo, Surabaya, Emil menilai masalah tersebut merupakan urusan personal.

"Kalau masalah berobatnya bayi tersebut itu sudah merupakan hubungan antara negara dengan warganya jadi tidak ada siapa pun yang punya masalah utang piutang yang bisa menganggu di tengah proses pengobatan itu sendiri," ujarnya.

Emil kembali menegaskan, Pemprov akan membantu bayi tersebut dibantu koordinasi dengan pihak Pemkab/Pemkot terkait.

"Jadi jangan dilihat siapa yang bantu, yang pasti ada koordinasi, dan bila di tingkat dua (kabupaten/kota) butuh back up dari kita, rujukannya tentu ke RSUD Dr. Soetomo yang dikelola oleh Provinsi," pungkasnya.