Pemprov Aceh Gandeng ITS untuk Penerapan E-Government
Sebagai Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT langsung bergerak cepat untuk memajukan wilayah yang dipimpinnya. Salah satunya dengan melakukan penjajakan kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Senin, 23 Juli 2018.
Dalam kunjungan penjajakannya itu, Nova mengutarakan beberapa keinginannya ketika bekerjasama dengan ITS. Beberapa di antaranya yaitu agar lebih banyak orang Aceh yang dapat berkuliah di ITS.
"Kita bisa bekerja sama merancang beasiswa terutama untuk masyarakat Aceh yang kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan di ITS," jelas alumni Arsitektur ITS ini.
Selain itu, ia juga membahas mengenai tindak pidana suap dan korupsi yang marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia menjelang pilkada (pemilihan kepala daerah), beberapa waktu lalu.
"Pelelangan, perekrutan pegawai, dan sistem perencanaan menjadi wilayah yang rawan kasus tersebut," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia berharap adanya perangkat yang dapat mencegah hal ini terjadi. Salah satunya adalah dengan menerapkan e-Government di Aceh. e-Government dirasa dapat menjadi solusi tepat karena permasalahan yang terjadi kini tak lagi hanya mengenai etos kerja, tetapi sudah semakin kompleks.
Menanggapi Hal itu, Endroyono DEA selaku pakar smart city dan IT dari ITS mengatakan, pihak ITS akan sangat siap memfasilitasi dan membantu Aceh dalam menerapkan teknologi tersebut.
"Mengenai e-Government ITS sudah berpengalaman ide, konsep, dan juga phasing out (langkah bertahap, red)," ungkapnya.
Salah satu tujuan adanya e-Government ini adalah untuk meminimalisasi kejadian yang berujung pada tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan, penerapan aplikasi e-Government sebenarnya lebih untuk memusatkan semua transaksi pada bentuk data riil dan mengurangi transaksi secara langsung oleh manusia.
"Selain itu, masterplan juga harus dibuat dengan matang," pungkasnya.
Ia juga menyarankan program percepatan untuk Aceh melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Aceh dengan Pemkot Surabaya.
Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan aplikasi dan teknologi yang telah disumbangkan ke negara dan tersimpan di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (amm/wit)