Tommy Soeharti tidak diakui pemerintah sebagai Ketua umum Partai Berkarya. (Foto:Ngopibareng)

Pemerintah Tidak Akui Tommy Soeharto Jadi Ketum Partai Berkarya

Politik 08 August 2020 18:14 WIB

Dualisme kepemimpinan dalam kepengurusan Partai Berkarya sudah berakhir dengan terbitnya surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya H. Badaruddin Andi Picunang mengatakan, pada SK baru tersebut terdapat perubahan dari kepengurusan Partai Berkarya, yaitu perubahan posisi ketua umum dari Hutomo Mandala Putra atau Tomy Suharto kepada Muchdi Purwopranjono dan sekjen dari Priyo Budi Santoso kepada Badaruddin Andi Picunang.

SK Kemenkumham yang terbit pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Nomor: M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) itu telah mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-07. AH.11.01 TAHUN 2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya.

Badaruddin menegaskan bahwa kisruh dualisme kepemimpinan di Partai Berkarya sudah berakhir dengan terbitnya SK dari Kemenkumham.

Nama Priyo, kata Badaruddin, tidak ada di dalam kepengurusan. Sementara itu, Tommy Soeharto meski tidak lagi menjabat sebagai ketua umum, tetap berada di posisi elite partai sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya.

"Jadi, sudah tidak ada dualisme dalam kepemimpinan Partai Berkarya. Kepengurusan baru hasil munaslub merangkul semua pihak yang sejalan untuk memperbaiki dan membesarkan partai," kata Badaruddin.
Dengan terbitnya SK baru tentang kepengurusan  Partai Berkarya secara otomatis menganulir seluruh rekomendasi pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat, menyusul tuntasnya masalah dualisme kepemimpinan di tubuh partai itu.

Menurut dia, SK baru tersebut telah disampaikan kepada pihak KPU dan Kantor Berita Negara. Dengan demikian, terhadap calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada Pilkada 2020 yang diusung oleh Partai Berkarya, yang berhak menandatangani Surat B1KWK untuk pendaftaran ke KPU adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya periode 2020—2025.

"Surat B1KWK yang telanjur dikeluarkan oleh pengurus sebelumnya otomatis teranulir dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dipakai untuk pendaftaran ke KPU," katanya menegaskan.

Menyusul SK baru tersebut, Badaruddin selaku Sekjen Partai Berkarya menegaskan bahwa pihaknya akan merevitalisasi kepengurusan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dalam rangka perbaikan kinerja menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024.

"Khusus bagi DPW provinsi dan DPD kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020, dalam waktu dekat sebelum pendaftaran akan dilaksanakan musyawarah wilayah  provinsi dan musyawarah daerah  kabupaten/kota," kata Badaruddin menjelaskan.

Untuk wilayah Provinsi NTB, Badaruddin mengatakan bahwa pihaknya sudah menunjuk pengurus DPP Guntar Boerhamsah sebagai Plt. Ketua DPW Partai Berkarya NTB.

"Pak Guntar dari DPP sudah ditunjuk jadi plt. Ketua DPW Partai Berkarya NTB untuk mengadakan muswil secepatnya. Yang jelas kami berlari kencang," ucap Badaruddin. (ant)

Penulis : M. Anis

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

29 Sep 2020 12:20 WIB

Pilkada Daring

Arif Afandi

Pilkada serentak dikhawatirkan jadi klaser baru Covid-19.

29 Sep 2020 12:07 WIB

5 Fakta Pemberontakan PKI di Indonesia

Nasional

Berawal dari orang Belanda, PKI berkembang di Indonesia.

29 Sep 2020 11:41 WIB

1.540 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional

Tambahan kasus baru Covid-19 WNI di luar negeri sebanyak 8 orang.

Terbaru

Lihat semua
29 Sep 2020 12:20 WIB

Pilkada Daring

Arif Afandi
29 Sep 2020 12:07 WIB

5 Fakta Pemberontakan PKI di Indonesia

Nasional
29 Sep 2020 11:41 WIB

1.540 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
29 Sep 2020 11:18 WIB

Gwyneth Paltrow Pose Telanjang

Gosip Artis
Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...