Pemerintah Daerah Wajib Sediakan Posko Lebaran
Pemerintahan daerah wajib menyediakan posko pada masa angkutan Lebaran tahun ini dalam rangka membangun komunikasi serta meningkatkan kelancaran dan ketertiban pada masa mudik mendatang.
"Apa pun namanya posko ada dan bisa membangun komunikasi yang ada, terutama di daerah-daerah padat," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2018 di Kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.
Selain posko Lebaran, kata Mendagri dalam pemaparannya, pemerintah daerah juga wajib menyediakan, antara lain, tim tanggap angkutan Lebaran serta melakukan penertiban terhadap aktivitas masyarakat yang mengganggu perjalanan, seperti pasar tumpah, dan rekayasa lalu lintas guna memperlancar arus mudik Lebaran.
Menurut Tjahjo Kumolo, pihaknya juga telah mengoordinasikan agar puskesmas yang ada di daerah-daerah mudik harus terbuka selama 24 jam penuh setiap harinya, serta selalu ada dokternya dan kesiapan ambulans juga harus selalu tersedia.
Mendagri memandang perlu sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memanfaatkan angkutan umum pada masa mudik Lebaran.
Ia juga menekankan perlunya pengaturan lalu lintas angkutan barang menjelang Lebaran untuk mendukung kelancaran kebutuhan bahan logistik dan bahan bakar.
Pemda juga diharapkan dapat melaporkan persiapan percepatan pelaksanaan transportasi mudik kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan.
Mendagri juga mengusulkan agar forum rapat koordinasi untuk angkutan Lebaran dapat digelar sebulan sekali, serta diharapkan lokasi pelaksanaannya juga dilakukan di berbagai daerah yang dekat dengan lokasi arus lalu lintas mudik.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya menggelar rapat koordinasi angkutan Lebaran lebih awal adalah dalam rangka menciptakan sinergitas yang lebih baik sejak awal.
"Melihat pengalaman 2016, kita bisa melakukan kordinasi dengan baik dari semua unsur sehingga bisa mencapai hal-hal yang baik," kata Budi Karya Sumadi.
Menurut Budi, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah agar setiap instansi bisa melepas egosektoral.
Menhub juga menekankan pentingnya agar berbagai instansi membuat perencanaan dengan visi yang sama dan membangun komunikasi yang intensif, serta tidak boleh lelah dalam rangka melayani untuk kepentingan masyarakat. (frd/ant)