Pembagian BST di Kantor Pos Tak Kondusif, Wagub Turun Tangan

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, meninjau pelaksanaan pembagian bantuan sosial tunai (BST) di Kantor Pos, Jalan Kebon Rojo, Surabaya, Senin 15 Juni 2020.

Ia mengaku sengaja ingin melihat kondisi pembagian BST karena ada informasi terjadi penumpukan warga yang hendak mengambil. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi klaster penularan wabah virus corona atau Covid-19.

“Kami memantau di berbagai jalur media maupun media social, kami mendengar ada kendala dalam penyaluran bansos tunai. Maka kami menghubungi Kantor Pos Jatim, saya Tanya kapan ada penyaluran, ternyata pas nyampek, benar terjadi penumpukan,” kata Emil ketika ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin 15 Juni 2020.

Berdasar informasi yang ia dapat, diketahui banyak warga yang datang hari ini tidak sesuai dengan jadwal antrean masing-masing. Kedatangan mereka secara bersamaan pun menimbulkan penumpukan warga.

“Tadi banyak orang yang datang tidak sesuai antreannya. Contohnya, seharusnya masih melayani nomor antrean 300, tapi ada orang dengan nomor 600 ngotot minta dilayani. Saya bilang balik, gak usah di sini, nanti ke sininya kalau sudah waktunya. Tapi dia bilang gak ada pemberitahuan, diperlukan pengeras suara, kemudian pemberitahuan jamnya, karena tadi yang datang gak sesuai antreannya,” jelas Emil.

Bukan hanya itu, Emil mengatakan, pihak kantor pos juga kewalahan untuk kembali mengatur data, karena ada beberapa data penerima yang diblokir berdasar data dan arahan dari pemerintah.

“Kantor pos pernah disuruh pending blokir, tapi tiba-tiba dari sepuluh ribu lebih yang diblokir, lima ribu lebih dibuka lagi. Ini memang tadi kita sepakati dibahas detail dengan Dinsos daerah. Jadi, ini belum selesai. Memang akan kita kawal terus, kita komunikasi terus tentang revisi data, tapi jangan sampai kita memblokir, kalau sampai terjadi itu akan semakin rumit,” ujarnya.

“Kemudian harus jelas satu pintu, jangan orang tiba tiba datang ke kantor pos karena namanya gak masuk, atau mungkin namanya gak ada, lantas coba-coba go show, kan bisa jadi berantakan,” imbuh Emil.

Sebagai antisipasi mengurangi penumpukan, mantan Bupati Trenggalek itu berpendapat bahwa perlu memperbanyak kursi antrean, sehingga tidak terjadi penumpukan. Kemudian untuk orang tua, ibu hamil, ibu menyusui diharapkan agar dapat dilayani lebih dulu, bila tak memungkinkan, maka petugas cukup mengambil data yang dimiliki oleh pemilik undangan, kemudian BST-nya akan diantar.

Selain itu, diharapkan bagi penerima BST supaya tidak membawa anak ke kantor pos, karena dikhawatirkan akan tertular ketika terjadi penumpukan.