Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam acara rekonsiliasi budaya antara Sunda dan Jawa dengan tema
Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam acara rekonsiliasi budaya antara Sunda dan Jawa dengan tema "Harmoni Budaya Sunda Jawa" di Hotel Bumi Surabaya, Selasa, 6 Maret.

Pegiat Sejarah Surabaya Mengecam Kebijakan Perubahan Nama Jalan Dinoyo

Ngopibareng.id Jawa Timur 07 March 2018 14:28 WIB

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan mengubah nama Jalan Dinoyo menjadi Jalan Sunda dan Jalan Gunungsari menjadi menjadi Jalan Prabu Siliwangi mendapat protes dari pegiat sejarah di Surabaya. Pasalnya penggantian nama jalan tersebut, bisa menghapus identitas lokal sebuah wilayah. Karena pemberian nama sebuah wilayah adalah sebuah kearifan lokal dibuat berdasarkan kesepakatan bersama.

Kuncarsono praktisi sejarah Surabaya mengatakan, nama Jalan Dinoyo memang diambil dari nama Kampung Dinoyo. Jika dilihat secara kesejarahannya, Kampung Dinoyo ini keberadaannya sudah ada sejak sebelum pemerintahan kolonial Belanda masuk.

"Jalan Dinoyo adalah jalan yang dibangun Daendels. Jalan ini dulunya memang menghubungkan antarkota, sehingga jadi jalan provinsi," kata Kuncarsono.

Namun meski jalan ini adalah jalan provinsi, tak membuat Gubernur Jawa Timur, Soekarwo bisa seenaknya saja mengubah nama jalan ini. Kata Kuncar, nama jalan-jalan lawas yang sudah ada, diambil berdasarkan kesepakatan bersama warga pada jaman duhulu kala. Dan ini merupakan bentuk kearifan lokal.

"Pemberian nama bukan sekedar agar gaul atau ngetrend saja. Pemberian nama adalah kearifan lokal karena kesepakatan bersama. Bukan dari pejabat. Kalau ingin pakai nama Prabu Siliwangi atau Jalan Sunda, pakai saja untuk jalan baru yang belum punya nama," ujar dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Freddy Istanto Direktur Sjarikat Poesaka Surabaya. Kata dia, pemberian nama bukanlah hak penguasa. Namun pemberian nama adalah bentuk kearifan warga.

"Penguasa boleh memberikan nama, tapi untuk wilayah yang tak mempunyai memori sejarah. Sedangkan Dinoyo ini sudah mempunyai memori sejarah yang panjang," ujar Freddy.

Freddy bahkan menilai kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur Soekarwo ini dianggap ngawur. "Kalau boleh saya ngomong, rodo lancang Pak Karwo ini," kata dia.

Oleh karena itu, dia bersama dengan berbagai komunitas pecinta sejarah dan pelestari bangunan cagar budaya Surabaya, mengecam keras kebijakan Gubernur Soekarwo tersebut. (amr)

Penulis : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

04 Apr 2018 10:37 WIB

Ini Ongkos yang Harus Ditanggung Pemprov Saat Ganti Nama Jalan Dinoyo

Jawa Timur

Walikota Risma sudah setuju dengan perubahan nama jalan, karena perubahan nama jalan harus melalui peraturan daerah.

13 Mar 2018 13:37 WIB

Meski Dapat Penolakan, Gubernur Jatim: Nama Jalan Dinoyo Tetap Akan Diganti

Surabaya

Gubernur Jawa Timur menegaskan rencana ini bukan penghapusan jalan sepenuhnya. Tetapi hanya sebagian dari dua jalan yang ada di Surabaya yang akan diubah namanya untuk simbolik harmoni budaya.

09 Mar 2018 20:39 WIB

Begini Sejarah Jalan Dinoyo dan Gunungsari

Ngopi BEBAS

Saya harus menjelaskan kenapa kita perlu menolak rencana perubahan nama Jalan Dinoyo dan Jalan Gunungsari.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...