Ilustrasi hukuman penjara. (Ngopibareng)

Pedoman MA; Korupsi di Atas Rp 100 Miliar Dihukum Seumur Hidup

Hukum 02 August 2020 19:33 WIB

Korupsi di atas Rp 100 miliar dapat dihukum penjara seumur hidup. Mahkamah Agung telah menetapkan peraturan itu, sebagai pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur korupsi di atas Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 itu, hakim harus mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara; tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; rentang penjatuhan pidana; keadaan yang memberatkan atau meringankan; penjatuhan pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Berkaitan dengan kategori keuangan, dalam mengadili perkara Pasal 2 UU Tipikor, kategori terbagi menjadi 4 katagori.

1. Paling Berat lebih dari Rp100 miliar.

2. Berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar.

3. Sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar.

4. Ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar.

Sementara dalam mengadili Pasal 3, kategori kerugian keuangan negara terbagi menjadi 5, yaitu:

1. Paling Berat lebih dari Rp100 miliar.

2. Berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar.

3. Sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar.

4. Ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar.

5. Paling Ringan sampai Rp200 juta.

Untuk kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan tinggi, penjatuhan pidana adalah 16-20 tahun/seumur hidup dan denda Rp800 juta-Rp1 miliar.

Apabila kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan sedang hukumannya adalah 13-16 tahun dan denda Rp650-Rp800 juta.

Selanjutnya kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah 10-13 tahun dan denda Rp500-Rp650 juta.

Seterusnya hingga kategori paling ringan dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah penjara 1-2 tahun dan denda Rp50-Rp100 juta.

Peraturan itu ditetapkan dengan pertimbangan penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan serta menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.

Ketua Mahkamah Agung meneken peraturan tersebut pada 8 Juli 2020 dan resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Juli 2020. (ant)

Penulis : M. Anis

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

09 Aug 2020 13:20 WIB

Ponorogo Gelar Balap Sepeda saat Pandemi Covid-19

Jawa Timur

Bupati Cup Ponorogo Drag Bicycle 2020 digelar, Minggu 9 Agustus 2020.

09 Aug 2020 12:46 WIB

Lakon Sabdo Pandito Rakjat Berkisah Tentang Dalang Ki Nartosabdo

Hiburan

Sore ini bisa disaksikan secara streaming di Youtube.

09 Aug 2020 12:20 WIB

Video Latihan Anggota Paskibra yang hanya Berjumlah 8 Orang

Nasional

Paskibraka tak menyangka bisa dua kali bertugas gara-gara corona.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...