PDIP Kuasai 27 Kursi di DPRD Jawa Timur

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menetapkan 120 calon legislatif yang terpilih, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim pada Pemilihan Umum 2019. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi parpol dengan kursi terbanyak yakni 27 kursi.

Komisioner KPU Jawa Timur Insan Qoriawan mengatakan, penetapan caleg terpilih DPRD Jatim diumukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan semua gugatan dari pemohon yang mempersoalkan hasil rekapitulasi DPRD tingkat I tersebut.

"Jawa Timur termasuk provinsi yang digugat di Mahkamah Konstitusi. Ada tiga pemohon yang menggugat hasil rekepitulasi suara tingkat DPRD Provinsi Jawa Timur,” ujar Komisioner KPU Jawa Timur Insan Qoriawan kepada wartawan, usai rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik, serta calon terpilih anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Hotel Wyndham Surabaya, Senin 12 Agustus 2019 malam.

Komisioner yang berada di Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim tersebut itu menegaskan, beberapa waktu lalu sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan tersebut sehingga tidak mengubah perolehan kursi.

Melalui rapat pleno Senin malam, KPU Jawa Timur menetapkan sebanyak 120 calon terpilih anggota DPRD Jawa Timur yang akan menjabat selama periode 2019-2024.

Kursi terbanyak diraih PDIP dengan 27 kursi, disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 25 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 15 kursi, Partai Demokrat 14 kursi, dan Partai Golkar 13 kursi. 

Selain itu, Partai Nasional Demokrat (NasDem) 9 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 6 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 kursi, serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB) masing-masing 1 kursi.

"Selanjutnya penetapan ini akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur agar segera dilantik," ucap Insan.

Syarat agar calon terpilih anggota DPRD Jawa Timur dilantik, lanjut Insan, harus telah menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN).

"Kalau sudah ada jadwal pelantikan, namun calon terpilih belum mengumpulkan LHKPN, pelantikannya akan ditunda," pungkasnya.

Sementara Ketua KPU RI Arief Budiman dalam sambutannya, mengapresiasi penyelenggaraan pemilu di Jawa Timur yang berjalan kondusif. Menurutnya sempat ada keraguan di beberapa wilayah yang rawan gesek sepeti Madura. Namun justru sebaliknya, Arief memuji warga Madura yang berhasil menjaga situasi tetap kondusif selama pemilu berlangsung.

“Karena sebenarnya Madura rawan konflik, tapi Madura aman. Madura menyumbang suara positif untuk pemilu kita sama dengan Papua,” ujar Arief.

Pria kelahiran Kota Surabaya tersebut merasa senang karena berada di kampung halaman sendiri. “Saya senang bisa bersillaturahmi dengan para caleg terpilih di kampung halaman saya sendiri. Saya apresiasi Jawa Timur karena menjadi salah satu wilayah yang sangat minim konflik,” pungkasnya.