PDIP: Eri-Armuji Komitmen Perbaiki Komunikasi dengan Pemprov

Permasalahan komunikasi antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah provinsi Jawa Timur menjadi isu yang menarik dalam perhelatan Pilkada Surabaya. Banyak pihak menilai Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kurang baik dalam berkomunikasi untuk membangun Surabaya, sebagai Ibukota Jawa Timur.

Namun permasalahan komunikasi antara Pemkot dan Pemprov itu ditepis oleh PDI Perjuangan. Sekretaris Tim Pemenangan Eri Cahyadi-Armuji, Baktiono, yakin jika pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang diusung oleh PDIP di Pilwali 9 Desember mendatang akan memiliki komunikasi yang baik dengan Pemprov Jatim.

“Komunikasi kami dengan pemprov akan kami lakukan melalui kerja-kerja nyata yang akan kami tunjukan. Komunikasi antara lembaga pemerintahan itu sudah ada aturannya dan itu sudah tertata dengan baik. Kami akan melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Baktiono, Kamis 1 Oktober 2020.

Ia mengatakan, salah satu komunikasi yang menemui jalan buntu antara Pemprov Jatim dan pemkot Surabaya adalah mengenai kewenangan dalam masalah pendidikan tingkat SMA dan SMK.

Menurut Baktiono, kewenangan itu sudah diatur dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, dan itu akan diikuti oleh Eri-Armuji. Baktiono memastikan bahwa paslon PDIP tidak akan ngotot dan memaksa mengambil kembali kewenangan SMA dan SMK.

“Itu ada aturannya kan, ya kami ikuti. Diambil oleh provinsi ya tidak apa-apa. Namun jika pemprov mau mengembalikan kewenangan itu ke kami seperti tahun 2014-2016 ya kami akan juga terima dengan tangan terbuka,” katanya.

Meski begitu menurut Baktiono, meski kewenangan pendidikan jenjang SMA dan SMK di tangan provinsi, Pemkot Surabaya tak akan lepas tangan. Eri-Armuji akan terus melakukan pembangunan fasilitas-fasiltas publik di sekitar SMA/SMK yang ada di Surabaya, sehingga bisa digunakan oleh siswa-siswi SMA/SMK di wilayah itu. Pembangunan fasilitas itu seperti akses jalan yang memadai, taman dan ruang terbuka hijau, kantong parkir, hingga nantinya halte untuk transportasi umum.

Sebab baginya, pembangunan yang dilakukan oleh pemkot terhadap wilayah di sekitar SMA/SMK itu adalah tugas dan kewajiban pemkot untuk melayani warga Surabaya, yang juga merupakan warga Provinsi Jawa Timur.

Tak hanya itu, ia memastikan Eri-Armuji akan tetap melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Bambang DH dan Tri Rismaharini selama ini. Sehingga warga Surabaya dan Jawa Timur bisa menikmati Ibukota Jawa Timur dengan nyaman dan layak.

“Kenapa tetap kami layani? Karena Surabaya ini ibukota Jawa Timur. Kota ini sudah jadi kota metropolitan dan internasional, jadi harus bagus, cantik, baik, dan layak. Mereka akan melanjutkan program-program yang baik dan program-program masa mendatang yang saat ini sedang berjalan,” katanya.