PDIP 100% Jokowi For President, Yang Lain?
Di medsos bergulir analisis yang menggiring opini publik bahwa dukungan PDIP kepada Jokowi belum bersifat final karena belum ada pernyataan tertulis dari partai yang ditandatangani Megawati dan sekjen partai. Berbeda saat Jokowi dicalonkan pada 2014, pencalonan resmi tertulis, ditandatangani, sekaligus dibacakan oleh Megawati. Oleh karena dukungan kali ini hanya disampaikan oleh Megawati dalam pidato penutupan Rakernas PDIP di Bali baru-baru ini, menurut analis itu, belum sah secara legal formal partai.
Mencermati analisis sang pengamat ini, jelas dia tidak mengenal dan memahami kultur politik dalam tubuh PDIP. Bila kasus serupa dilakukan oleh Ketua Umum Golkar, pernyataan sang pengamat lebih bisa diterima dan benar memang begitu seharusnya. Mengingat Golkar adalah sebuah partai yang pada saat akan mengambil sikap dan keputusan politik sangat penting dan strategis, dinamika perdebatan dan tarik menarik kepentingan antar faksi dalam tubuh Golkar begitu hidup dan seru. Hal yang dalam tubuh PDIP tak mungkin terjadi. Karena apa yang diputuskan bahkan cukup hanya diucapkan oleh Megawati, itulah arahan sekaligus keputusan partai. Karena PDIP itu ya Megawati. Walau, tidak harus begitu sebaliknya.
Hal ini perlu dipahami agar semakin mendekati hari H Pemilu-Pilpres, masyarakat sudah tidak diombang-ambing oleh pendapat pengamat yang kurang pas. Lebih konyol lagi bila komentar sang pengamat yang dipakarkan oleh sekelompok pegiat medsos, memang bertujuan untuk membuat masyarakat dijauhkan dari kepastian. Lain halnya bila yang belum dipastikan itu adalah figur calon wakil presiden versi PDIP. Karena hal inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat umum hingga para pengamat dan para pemain politik. Termasuk tentunya para pimpinan partai di luar PDIP.
Bahkan dalam internal kepengurusan PDIP sendiri, tanda tanya ini sama besarnya. Dengan kata lain, hanya Megawati sendiri yang mengetahuinya. Ada lontaran pertanyaan naif, akankah ada tahapan fit and proper test yang bakal digelar DPP PDIP untuk menjaring para calon wakil presiden dari luar? Yah, namanya juga pertanyaan naif, maka jangan heran bila dijawab hanya dengan senyum manis Megawati. Bagaimana dengan usulan? Oh, kalau itu pasti ada. Ada jalur kasak-kusuk. Ada juga jalur langsung yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dekat yang dipercaya. Bisa saja juga dari pengurus partai, atau dari individu di luar partai.
Akankah usulan diterima? Yang sudah pasti, semua usulan akan dicatat. Usulan mana yang diterima atau semuanya ditolak, hanya akan diketahui saat Beliau mengumumkannya lewat pidato atau siaran pers secara langsung dan terbuka. Sebelum hari H, hanya Mega dan Sekjen yang harus mempersiapkan surat yang tahu. Itu pun pasti dilakukan pada detik-detik terakhir. Bisa jadi, individu di luar Sekjen yang mengetahui lebih dahulu. Itulah sebabnya muncul kesimpulan bahwa PDIP itu ya Megawati. Sementara Megawati adalah individu di atas semua yang menyangkut PDIP.
Sebenarnya yang menarik dalam hal dukung mendukung Jokowi for President ini justru saat menyoroti partai-partai yang cikal bakalnya dan bonggolnya adalah (dulunya-berasal dari) Golkar. Bisa dibayangkan bila untuk kepentingan strategis ke depan, mereka kembali bersatu. Ditambah lagi dengan kehadiran pendatang baru, partai baru ‘made in’ Cendana. Hal yang masih merupakan kemungkinan atau hipotesa ini, bisa saja terjadi dan akan menjungkir-balikan dunia perpolitikan nasional. Masalahnya, adakah pikiran ke arah ini? Dan adakah keberanian untuk melakukan hal ini?
Hal ini bisa saja terjadi bila kekuatan bersenjata, dalam hal ini institusi militer, masuk wilayah politik dengan membawa tawaran tersebut. Kemungkinan hal ini akan terselenggara cukup berpotensi terjadi. Untungnya pimpinan puncak TNI dikomandoi oleh seorang perwira tingga yang berasal dari Korps Angkatan Udara, Marsekal Hadi Tjahjanto. Sehingga dari latar belakang kesejarahan (politik), bukanlah satu chemistry yang bisa menyatu dengan desain atau konspirasi politik seperti hipotesa di atas. Berbeda bila pimpinan puncak di tubuh TNI berada dalam kepemimpinan Korps Angkatan Darat. Latar belakang dan track record sejarah sangat mendukung. Apalagi dalam keadaan yang merasa tersingkirkan, utamanya oleh kelompok baju coklat, seperti sekarang ini.
Jadi, tidak usah dibingungkan oleh pernyataan dan ucapan pakar yang kurang memahami situasi. Diperlukan penajaman nurani, pikiran, dan akal sehat dari masyarakat di luar dunia politik dan politisi. Agar memasuki hari H Pemilu-Pilpres nanti, masyarakat telah dibekali sejumlah informasi yang mencerdaskan pilihan. Bukan yang bikin bimbang dan tanpa kepastian pilihan!
*) Erros Djarot adalah budayawan, seniman, politisi dan jurnalis senior - Tulisan ini dikutip sepenuhnya dari laman Watyutink.com