Terkait Penempatan Menteri, Ini Sikap PDI Perjuangan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menghormati apapun keputusan presiden. Itu terkait penetapan menteri di kabinet Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin periode 2019-2024.
Hanya saja, menurutnya, guna mempercepat langkah kerja diperlukan para menteri yang memiliki kemampuan di masing-masing bidang kementerian.
Selain itu, Hasto mengingatkan, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Presiden Jokowi ke depan. Mulai dari menyelesaikan program kerja yang dilaksanakan pada periode 2014-2019, serta tantangan menghadapi ancaman radikalisme, serta tantangan perubahan ekonomi dunia.
"Karena itu, menurut kami struktur parlemen tidak perlu mengalami banyak perubahan. Sehingga, kabinet bisa bergerak cepat seperti keinginan Pak Jokowi (sapaan Joko Widodo)," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim, Jalan Kendangsari, Surabaya, Jumat 18 Oktober 2019.
Kalau pun perlu ada perubahan, jelas Hasto, sosok menteri yang dipilih harus memiliki kapasitas, keahlian, dan profesionalitas seperti bidang yang dikerjakan nanti.
"Jadi nama-nama itu harus memenuhi syarat yang sesuai dengan kementerian yang dibidangi," jelasnya.
Hasto menyebut, dalam pemilihan menteri kali ini ada lima jalur yang dapat digunakan. Adalah, jalur parpol, jalur profesional dan fungsional, jalur kepala daerah yang akan dipromosikan, jalur aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki integritas dan teknokrasi yang baik, kemudian jalur tokoh nasional atau tokoh masyarakat.
Terkait jatah kursi menteri dan bidang menteri yang diminta PDI Perjuangan, Hasto menyebut PDI Perjuangan sebagai partai pemenang harus mendapat jatah paling banyak. Sedangkan, untuk penempatan tidak ada permintaan.
Ia mengatakan, pembahasan menteri telah dilakukan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden, Joko Widodo. "Kemarin sore Ibu Megawati sudah bertemu dengan Pak Jokowi, dan finalisasi sudah dilakukan," pungkasnya.