PBNU Siap Pindah Kantor ke Penajam Paser Utara, Kok Secepat Itu?
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyatakan kesiapan organisasi yang dipimpinnya untuk pindah kantor. Hal itu sesuai dengan rencana pemerintah yang bakal memindahkan Jakarta sebagai ibu kota negara, ke Kalimantan Timur.
Kiai Said bahkan mengaku, pihaknya telah melakukan komunikasi awal terkait penyiapan lahan.
"Pasti pindah dong. Sudah ada komunikasi," ujarnya, dalam keterangan diterima ngopibareng.id, Sabtu 7 September 2019.
Namun demikian, proses pemindahan butuh waktu tidak sebentar. Perlu persiapan matang dari sisi sosial kultural masyarakatnya.
"Tapi 'kan masih lama. Kultur dulu kita bangun, sebuah daerah ibu kota. Pindah kantor kan gampang. Kualitas SDM harus baik. Jangan kaget terhadap pendatang. Saya berharap pemindahan ini akan meningkatkan perekonomian Kaltim," tuturnya.
Sebelumnya, Kiai Said Aqil Siroj mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan pimpinan NU di Kaltim. Kiai Said pun telah memberikan ceramah di Kantor Pengurus Wilayah NU (PWNU) Kaltim Jl Imam Bonjol Samarinda, Kamis 5 September 2019.
Seperti gayung bersambut, Bendahara Pengurus Cabang NU (PCNU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Herlambang mengaku siap menghibahkan lahan miliknya pribadi untuk pembangunan kantor PBNU.
"Kami sangat setuju kalau PBNU berkantor di Penajam Paser Utara. Kami sedang diskusikan untuk lahannya. Tapi kalau nanti ada kesulitan lahan, saya pribadi ada lahan 1,5 hektare, siap digunakan," ujarnya, dikutip dari koran Kaltim.
Memang, Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) di sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin 26 Agustus lalu. Setelah keputusan itu, harga tanah di Samboja melonjak hingga Rp500 juta per hektare dari sebelumnya Rp100 juta-Rp150 juta per hektare. Tidak cuma pengusaha, mobil pelat merah pun ikut berburu lahan di Samboja.
Para pemburu lahan, sudah memperkirakan kawasan Samboja secara umum, bakal menjadi kawasan sangat ramai. Selain bangunan pemerintah dalam kawasan IKN, juga diperlukan fasilitas lain seperti perhotelan.
Untuk segera memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 180.000 Ha. Presiden Joko Widodo mengatakan pemindahan ibu kota akan menggunakan dana APBN seminim mungkin. Bahkan, investasi sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru bisa sepenuhnya ditutup lewat skema yang disiapkan pemerintah.