PB Muay Thai Dinilai Curangi Penetapan Nomor Tanding PON 2020

Ketua Harian Pengurus Provinsi (Pengprov) Muay Thai Indonesia (MI) Jawa Timur, Wardy Azhari menilai Pengurus Besar (PB) MI melakukan kecurangan.

Kecurangan kali ini dilakukan saat penetapan nomor pertandingan dan usia di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 Papua.

Pria yang akrab disapa Wardy itu menjelaskan jika penentuan kelas pertandingan dan usia untuk PON sangat jauh dari kata sportif. Ada unsur pemaksaan penetapan penentuan nomor dan usia di Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis), Jakarta, 28 November 2018 lalu.

"Ada pemaksaan penentuan umur dan kelas yang dipertandingkan di PON Papua saat Rakornis oleh Ketua Umum (PB MI), Sudirman. Misal dari 15 kelas (8 putra dan 7 putri) dengan batasan umur 26 tahun diubah menjadi, 12 kelas U-26 dan 3 kelas U-18,” kata Wardy saat ditemui di KONI Jatim, Jumat, 7 Desember 2018.

Ia menjelaskan 12 nomor dengan batasan usia 26 adalah 43 Kg (putri), 45 Kg (putri), kurang dari 48 Kg (putra), 51 Kg (putri), kurang dari 54 Kg (putra-putri), kurang dari 57 Kg (putra), kurang dari 60 Kg (putra-putri), kurang dari 63,5 Kg (putra), kurang dari 67 Kg (putra), kurang 75 Kg (putra).

Sedangkan 3 nomor dengan batasan umur 18 diantaranya 48 Kg (putri), 57 Kg (putri), dan kurang dari 73 Kg (putra).

Menurut Wardy, penetapan nomor telah dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Tulungagung, Mei 2018 lalu serta sudah disetujui oleh KONI dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Nasional, 17-18 Oktober 2018.

Karena itu, ia menilai pemaksaan penetapan nomor dalam Rakornis itu sangat tidak lazim. "Ini gak lazim. Kalau memang ada kepentingan kan tinggal ngomong saja, bukan melakukan hal yang gak lazim gini," katanya.

"Mendinng tetapkan satu saja. Kalau 18 tahun ya 18, kalau 26 ya sudah. Malah kalau saya mending 18 untuk kepentingan ke depan," imbuhnya.

Hal senada juga ungkapkan Wakil Ketua Umum KONI Jatim bidang pembinaan prestasi, Irmantara Subagjo mengaku jika perubahan yang dilakukan tidak lazim.

"Kalau secara strata harusnya perubahan nomor melalui Rakornis itu gak bisa, karena Rakornas itu strata paling atas," katanya.

Karena itu ia melihat, jika perubahan itu tidak lazim, dan memunculkan asumsi ada kepentingan individu di PON nanti.

"Itu gak lazim, dan juga pasti ada kepentingan-kepentingan entah dari PB (MI) atau individu, terserah. Kenapa harus dibatasi?. Nanti pertanyaannya gini, waktu eksibisi di PON 2016 gak ada batasan gpp, sekarang kok dibatasi,” katanya.

Karena itu, ia meminta agar Pengprov bisa mendorong PB MI untuk kembali melakukan perubahan untuk dapat menggelar pertandingan yang benar-benar berkualitas, dengan harapan dapat memunculkan bibit berprestasi untuk Indonesia. (hrs)