Partai Kebangkitan Bangsa Membagun Aliansi dI Inggris

17 Sep 2019 07:20 Nasional

Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, menghadiri suatu pertemuan di London, Inggris, pada Senin 16 September 2019. Ia melakukan pembicaraan tertutup dengan para pembuat kebijakan utama dalam Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

Pertemuan itu difasilitasi oleh “Bayt Ar Rahmah”, sebuah organisasi dakwah Islam yang didirikan oleh K.H. A. Mustofa Bisri di North Carolina, Amerika Serikat, pada tahun 2014 yang lalu. Dua orang utusan “Bayt Ar Rahmah” ikut mendampingi Ketua Umum PKB dalam pertemuan tersebut.

Dituanrumahi oleh “Policy Exchange”, sebuah think tank Inggris yang paling berpengaruh, di kantor pusatnya yang berdekatan dengan Istana Westminster, pembicaraan yang mendalam mengeksplorasi peningkatan kerja sama di berbagai bidang antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris, termasuk hubungan diplomatik bilateral, perdagangan, keamanan dan geopolitik.

Sebelum itu, Nahdlatul Ulama (NU) telah memulai upaya mengembangkan peran di Inggris pada momentum yang amat krusial baru-baru ini, ketika kerajaan itu mencari mitra baru setelah keluar dari Uni Eropa (Brexit) dan berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Dalam satu tahun terakhir ini, partai-partai politik utama di Eropa telah memandang Nahdlatul Ulama dan PKB sebagai mitra penting, yang memiliki kemampuan dan otoritas keagamaan yang diperlukan untuk secara efektif mengatasi berbagai ancaman keamanan yang terkait dengan Islam, terorisme, dan migrasi.

Keterlibatan NU dan PKB di Eropa dirancang untuk mengoperasionalkan Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang peta jalan “Islam Untuk Kemanusiaan” (Al Islam lil Insaniyyah), dengan mendorong munculnya konsensus masyarakat untuk menolak setiap upaya memperalat Islam sebagai senjata politik.

"Umat Islam harus menyatu secara harmonis dengan masyarakat dunia. Untuk itu, diperlukan rekontekstualisasi pandangan-pandangan keagamaan yang menghalangi integrasi dan transformasi mindset umat Islam untuk mendapatkan pandangan baru yang mendorong integrasi dan perdamaian," demikian pernyataan Muhaimin Iskandar.

Ia didampingi Ketua DPP PKB Bidang Perindustrian dan Perdagangan Lukmanul Khakim dan Ketua Bidang Olahraga, Kesenian dan Milenial Faisol Riza.

NU telah berfungsi sebagai lokomotif bagi rekontekstualisasi dan transformasi pemikiran umat Islam.

"Karena pergulatan terkait hal itu tidak dapat dilepaskan dari pergulatan politik maka NU dan Presiden Abdurrahman Wahid membentuk PKB sebagai garda politiknya," ujar Muhaimin.

Berdasarkan kajian NU, ia memaparkan, pandangan-pandangan Islam yang perlu direkonteksualisasi di antaranya mengenai hubungan muslim-nonmuslim. Tidak boleh ada permusuhan atas dasar identitas agama.

Selanjutnya mengenai persoalan negara, NU menolak ideologi khilafah dan melegitimasi negara-bangsa. Juga soal hukum nasional, NU melegitimasi sistem hukum hasil proses demokrasi dan tidak menjadikan syariah sebagai alasan untuk menentangnya.

"Tentang konflik-konflik bernuansa agama yang sedang berlangsung, NU menolak melibatkan diri kedalam konflik atas dasar membela sesama muslim, tapi memperjuangkan perdamaian,” sambung Muhaimin.

Di arena politik, PKB melawan segala upaya memperalat Islam sebagai senjata politik dan memperjuangkan wacana yang obyektif dan realistis sebagai strategi untuk menangkal dan memupus politik identitas.

Selaras dengan itu, PKB menyarankan agar masyarakat Eropa, khususnya kalangan politik, mengelola isu imigrasi dan keamanan terkait Islam secara obyektif dan realistis, tanpa menutup mata terhadap problem-problem yang memang ada di dalamnya dan tanpa prasangka primordial.

"Di Indonesia, PKB mengawal integritas budaya masyarakat sebagai pondasi harmoni sosial, termasuk dengan memberi dukungan politik total terhadap gerakan Islam Nusantara yang dilancarkan oleh NU,” papar Muhaimin.

Pada 27 November 2018, PKB bergabung dengan jaringan politik terbesar di dunia, Centrist Democrat International (IDC - CDI), yang gugus afiliasinya di Eropa adalah European People’s Party (Partai Rakyat Eropa).

Komite Eksekutif IDC - CDI dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang diajukan oleh PKB, yang mendukung agenda “Islam Untuk Kemanusiaan” dan misinya untuk mendorong “munculnya peradaban global yang ditegakkan diatas dasar penghargaan terhadap persamaan hak dan martabat bagi setiap manusia", pada 10 April 2019.

"Sungguh membesarkan hati bahwa ada seorang pemimpin Muslim, Yang Mulia Bapak Muhaimin Iskandar, yang mengingatkan kita di sini, di Inggris, tentang ‘Islam Untuk Kemanusiaan’ yang selama ini merupakan wajah Islam yang kita hidupi bersama, tetapi sekarang berada di bawah ancaman dari kelompok-kelompok Islam transnasional yang berusaha merusak keharmonisan masyarakat kita," kata seorang tokoh Muslim terkemuka yang bekerja dalam pemerintahan Inggris.

Setelah pertemuan di Policy Exchange tersebut, dua orang utusan Bayt Ar Rahmah membawa pesan Muhaimin Iskandar ke sebuah pertemuan tertutup berikutnya di 10 Downing Street bersama pembantu-pembantu terdekat Perdana Menteri Boris Johnson, sementara Ketua Umum PKB harus mengikuti kegiatan di tempat lain.

Penulis : Arif Afandi
Editor : Yasmin Fitrida


Bagikan artikel ini