Pemprov Papua Dikabarkan Tolak Penyelenggaraan 10 Cabor di Jatim

Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 Papua melalui Gubernur Papua, Lukas Enembe berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo. Isinya, menyampaikan penolakan penyelenggaraan 10 cabor yang rencananya bergulir di Jawa Timur.

“Kami Provinsi Papua tidak setuju atau menolak 10 cabor dipertandingkan di Provinsi Jawa Timur,” isi surat poin pertama.

Penolakan tersebut dijelaskan dalam poin berikutnya. Menurut Pemerintah Papua terpilihnya Papua sebagai tuan rumah itu merupakan kerja kerasnya sendiri. Apalagi sampai saat ini belum ada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 yang memperbolehkan PON diselenggarakan di dua provinsi.

Mereka menganggap, dijadikannya Papua sebagai tuan rumah PON merupakan bukti kepercayaan dari negara kepada masyarakat Papua dalam menyelenggarakan event nasional.

Mendengar kabar penolakan itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim, Erlangga Satriagung belum bisa mengomentari panjang. Dia beralasan masih harus mengkonfirmasi informasi tersebut.

“Kita belum dapat konfirmasi surat itu benar atau tidak. Kedua, tindak lanjutnya bagaimana dari Menpora dan Presiden. Kita belum taHu. Saya yakin Presiden akan mengundang Papua untuk membahas ini,” kata Erlangga kepada ngopibareng.id.

Namun, kata Erlangga, Jawa Timur tetap siap menyelenggarakan pertandingan untuk 10 cabor tercoret itu dengan dua syarat yang sudah disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada Menpora.

Kata dia, salah satu syarat itu menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mau selenggarakan 10 cabor yang dicoret tersebut, jika Presiden dan Gubernur Papua menyetujui. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mempersiapkan teknisnya.  

“Tapi kalau Gubernur Papua tidak memberikan persetujuan, mungkin buat Jawa Timur berat juga untuk melaksanakan,” katanya.

Namun, ia memastikan bahwa dirinya akan menghormati semua keputusan yang diambil oleh dua pemangku kebijakan tersebut.

Seperti diketahui, sebelumnya PB PON secara resmi mencoret 10 cabor dari PON Papua. Adalah soft tennis, tenis meja, bridge, balap sepeda, woodball, gateball, golf, ski air, petanque dan dansa yang dicoret.

Namun, atas pencoretan tersebut, kemudian ada rapat terbatas yang membahas masalah ini. Rapat terbatas ini bahkan dihadiri oleh Presiden, Menpora dan Gubernur Papua. Dalam rapat terbatas ini pun menghasilkan kesepakatan. Salah satunya adalah Gubernur Papua menyetujui kalau 10 cabor itu dapat dipertandingkan di daerah lain.

“Pak Lukas sudah bertemu Menpora sudah ada pembicaraan Pak Lukas itu setuju,” ujar Erlangga dalam kesempatan yang berbeda kala itu.

Peluang menyelenggarakan 10 cabor di luar Papua itu pun disambut Jawa Timur. Pemerintah Jawa Timur akhirnya terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Akhirnya Kemenpora menyetujui Jawa Timur untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan 10 cabor tersebut.

Namun jika kemudian hari Gubernur Papua melayangkan penolakan, dikhawatirkan akan muncul anggapan Pemerintah Provinsi Papua tidak konsisten dengan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Yaitu menyetujui kalau 10 cabor itu dapat dipertandingkan di daerah lain tersebut.