Panglima Militer Myanmar Dicekal AS, 'Pembersihan Etnis' Rohingya

Amerika Serikat, melarang kunjungan pemimpin militer Myanmar dan tiga perwira tinggi lainnya, karena peran mereka dalam "pembersihan etnis" warga minoritas Rohingya. AS mendesak pertanggungjawaban atas tindakan brutal mereka, Selasa 16 Juli 2019.

Kantor Departemen Luar Negeri AS mengatakan, pihaknya mempunyai"bukti yang dapat dipercaya" bahwa panglima militer Min Aung Hlaing dan tiga pejabat militer tersebut, terlibat dalam kekerasan dua tahun lalu, yang menyebabkan sekitar 740.000 warga Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.

"Dengan pengumuman ini, Amerika adalah negara pertama yang secara terbuka mengambil tindakan terhadap kepemimpinan militer paling senior Burma," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dikutip ngopibareng.id dari voa, Kamis 18 Juli 2019.

"Kami tetap khawatir bahwa pemerintah Burma tidak mengambil tindakan yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan ada laporan terus-menerus bahwa militer Burma melakukan pelanggaran HAM di seluruh negeri," tambah Pompeo dalam sebuah pernyataan.

Pompeo menyuarakan kemarahan karena pada Mei Myanmar membebaskan tujuh tentara yang dihukum karena melakukan pembunuhan di desa-desa Rohingya, sebaliknya dua wartawan Reuters yang mengungkap tentang pembunuhan itu malah dipenjarakan lebih dari 500 hari.

"Dengan pengumuman ini, Amerika adalah negara pertama yang secara terbuka mengambil tindakan terhadap kepemimpinan militer paling senior Burma," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.