Pakar Sosiologi Unair: Masyarakat Belum Siap Hadapi New Normal
Pakar sosiologi Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Drs., Bagong Suyanto, M.Si., menyatakan bahwa masyarakat di daerah mana pun sebetulnya belum siap menghadapi new normal, termasuk Kota Surabaya.
Seperti diketahui, kehidupan new normal atau era normal baru di Indonesia sedang dipersiapkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa beberapa daerah di Indonesia sudah siap menghadapi kehidupan new normal di masa pandemi Covid-19.
Setidaknya ada 25 kabupaten atau kota yang dikatakan siap menjalani new normal,
salah satunya Kota Surabaya. Meski faktanya, setiap hari kasus positif di Kota Pahlawan terus bertambah. Pada hari Rabu, 3 Juni 2020 lalu saja, tercatat sebanyak 2.803 kasus terkonfirmasi di Surabaya dengan recovery rate sebesar 0,5 persen dan dead rate sebesar 8,3 persen.
"Hal ini bisa dilihat dari perilaku masyarakat yang sulit untuk memenuhi protokol kesehatan terutama masyarakat di daerah padat penduduk," kata pakar sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga atau FISIP Unair itu.
Selain itu, Bagong Suyanto mengatakan, pendekatan yang dikembangkan pemerintah selama ini lebih banyak pada pendekatan yang sifatnya ancaman hukuman atau regulasi. Padahal menurutnya, jika dilihat dari keadaan masyarakat saat ini lebih membutuhkan pendekatan alternatif dengan basis reward atau insentif pada masyarakat.
“Mestinya, kalau memang mau menyiapkan masyarakat menyambut era new normal, pemerintah harus siap dengan berbagai alternatif pendekatan yang tidak menghomogenisasi seluruh masyarakat Surabaya dengan satu pendekatan itu,” terang Bagong.
Lebih lanjut Bagong mengatakan, yang menjadi persoalan saat ini adalah cara memfasilitasi dan mempercepat kesiapan masyarakat, terutama bagaimana mempersiapkan masyarakat agar tidak gagap atau ketinggalan.
"Jangan hanya menjelaskan arti penting new normal itu dari segi medis, artinya mengancam keselamatan nyawa dan sebagainya. Pemerintah juga harus menjelaskan dari segi ekonomi," imbuhnya.
Dengan begitu, menurut Prof. Bagong, menekankan pendekatan yang digunakan dalam menghadapi new normal tidak boleh disamaratakan.
"Pemerintah juga harus merangkul kelompok masyarakat sebagai support system. Dan juga, salah satu fokus pemerintah yaitu memiliki skala prioritas dengan memilih kelompok-kelompok yang harus diprioritaskan," pungkasnya.