OTT Wali Kota Pasuruan, Soekarwo: Padahal Gaji Mereka Sudah Naik

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengaku heran karena masih ada kepala daerah di Jawa Timur yang kembali terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini OTT menjaring Wali Kota Pasuruan.

Sebab diakuinya, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2018, gaji pejabat pemerintahan itu sebenarnya telah dinaikkan. Sehingga lewat peraturan tersebut, gaji pejabat seharusnya sudah lebih dari cukup.

Oleh karena itu, Soekarwo menilai bahwa kepala daerah atau anggota dewan yang tertangkap korupsi ini karena memiliki beban kepada partai politik. Sehingga karena itu mereka mencari sumber pendapatan lain.

"Hanya saja, ini (gaji pejabat) ini kan kadang-kadang dimintai untuk partai. Makanya saya usul agar anggaran partai dinaikkan, sehingga partainya tidak minta anggota DPRD gitu loh," katanya, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis 4 Oktober 2018.

Di sisi lain pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini mendukung langkah KPK yang terus melakukan upaya untuk memberantas korupsi di wilayahnya. Sebab, dengan begitu pemerintahan di Jawa Timur kedepannya diharapkan bersih dari kasus korupsi.

"Saya kira itu kinerja yang bagus. Jadi itu yang tertutup-tutup tapi sudah melakukan jadi ketahuan kemudian. Yang kita inginkan (pemerintahan) bersih betul gitu lo. Kasus seperti ini menyangkut dengan masalah integritas," tegasnya.

Seperti diketahui, KPK baru saja melakukan OTT terhadap Wali Kota Pasuruan, Setiyono, Kamis, 4 Oktober 2018 pagi. Orang nomor satu di Kota Pasuruan itu ditangkap bersama lima orang lainnya dari sejumlah unsur. (umr)