NKRI Sudah Syariah, Ini Sikap Tegas Habib Luthfi
Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya mengatakan, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Selain itu, sejak dulu bentuk NKRI ini sudah syariah. Salah satu cirinya adalah bangsa ini mengusir Belanda, yang menjajah Indonesia.
"Mengusir Belanda, mengusir penjajah bagian dari syariah. Nggak usah dikasih embel-embel 'syariah' lagi," ujar Rais Am Jam'iyah Ahlith Thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN).
Menurut Habib Luthfi, syariah Islam melarang keras adanya penjajahan. Karena itu, putra-putra Indonesia di masa perjuangan berjuang agar penjajah pergi dari Nusantara.
"Syariah melarang keras adanya penjajahan di mana pun. Kami selaku anak bangsa selaku bangsa wajib untuk mengatasi hal tersebut supaya penjajah itu angkat kaki dari bumi yang diinjak yang bukan haknya," kata Habib Luthfi, dikutip ngopibareng.id, Sabtu 11 Agustus 2019.
Ungkapan Habib Luthfi disampaikan sebagai bagian dari jiwa Nasionalismenya, dalam setiap kesempatan Pengajian di Kanzus Sholawat di Pekalongan, setiap Jumat Kliwon.
Belakangan memang cukup gencar ungkapan NKRI bersyariah, seperti pada Ijtimak Ulama IV yang menelurkan sejumlah rekomendasi berkaitan dengan situasi Indonesia. Yakni, mengajak umat Islam mewujudkan NKRI bersyariah berdasarkan Pancasila.
Setiap suku bangsa, Habib Luthfi melanjutkan, sudah mendapatkan jatah wilayah masing-masing. Misalnya, China di China, Arab di Arab, dan Indonesia di Indonesia. Terhadap putra-putra Indonesia, menurut Habib Luthfi, yang terpenting adalah sejauh mana mengenal pemberian Yang Mahakuasa tersebut.
"Dan bukti kita berterima kasih kepada Yang Mahakuasa itu apa, atas pemberiannya? Kalau kita mengerti atas pemberian Allah SWT pasti akan menghormati sekalipun sehelai rumput yang kering atau sebutir pasir," kata tokoh yang namanya berada di urutan ke-37 dari 500 tokoh Muslim berpengaruh versi Pusat Studi Strategis Islami Kerajaan Yordania.
Bagaimana jika ada yang menyuarakan NKRI dengan bentuk kekhalifahan?
Habib Luthfi bin Yahya tak mau menanggapi hal tersebut. Yang terpenting, dia mengingatkan masyarakat Indonesia menghormati presiden dan lembaga kepresidenan. Dia juga meminta masyarakat menghormati peraturan-peraturan yang telah dirintis para pendiri bangsa.
Menurut Habib Luthfi, jika bukan bangsa sendiri yang menghargai kepala negaranya, jangan salahkan jika negara lain juga tak menghormati Indonesia.
"Efek kita tidak menghargai kepala negara, jangan dikira di luar (negeri) tidak berefek besar. Nah kita menjaga di sini. Siapa pun pemimpin negara ini, kita wajib menghargai secara kelembagaan," kata Habib Luthfi.