Negara Pancasila=Darul Ahdi wa Syahadah, Ini Maksud Muhammadiyah

Dalam Muktamar Makassar 2015, Muhammadiyah membuat sebuah keputusan politik yang sangat besar. Muhammadiyah membuktikan na­sionalismenya dengan menegaskan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah (DAWS).

Berikut ulasan Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah tentang Nasionalisme Muhammadiyah:

Penegasan Muhammadiyah ten­tang DAWS mengundang tiga makna. Pertama, dasar teologis yang me­ngo­kohkan penerimaan dan dukungan Muhammadiyah atas Pancasila. Muhammadiyah berpendapat Negara Pancasila merupakan bentuk ideal bagi Indonesia. Walaupun bukan bersumberkan pada agama, sila dan nilai Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Pancasila adalah dasar negara yang Islami.

Kedua, Indonesia adalah Darul Ahdi. Indonesia adalah buah dari ke­sepa­kat­an luhur (gentlemen agreement) para pen­d­iri. Muhammadiyah ber­komit­men mendukung kedaulatan NKRI. Muhammadiyah tidak hendak men­dirikan negara Islam, melainkan mem­bangun masyarakat Islam.

"Kedua, Indonesia adalah Darul Ahdi. Indonesia adalah buah dari ke­sepa­kat­an luhur (gentlemen agreement) para pen­d­iri. Muhammadiyah ber­komit­men mendukung kedaulatan NKRI. Muhammadiyah tidak hendak men­dirikan negara Islam, melainkan mem­bangun masyarakat Islam."

Ketiga, Indonesia sebagai Dar al-Syahadah. Muhammadiyah ingin ber­peran memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Lebih dari itu Muham­ma­diyah ingin menjadikan dirinya sebagai contoh dan model dengan mengem­bangkan pusat-pusat keunggulan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nasionalisme Muhammadiyah dibuk­ti­kan melalui pelayanan sosial, pen­didik­an, kesehatan, ekonomi, kebuda­ya­an, dan sebagainya.

Dalam bidang hukum, Muham­ma­diyah menunjukkan sikap nasional­isme melalui tiga bentuk. Pertama, me­matuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Muham­ma­diyah mendukung Indonesia sebagai negara hukum dan supremasi hukum sebagai pranata sosial untuk menjamin keadilan dan keaman­an. Karena itu Muhammadiyah meng­hindari dan menentang tindakan main hakim sendiri, para militer, dan berbagai praktik hukum rimba.

Kedua, menegakkan kedaulatan negara melalui judicial review per­undang-undangan yang berten­tang­an dengan UUD 1945. Muhammadiyah menggugat Undang-Undang Migas dan Undang-Undang Sumber Daya Air yang dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Sayang sekali pemerintah belum memenuhi ke­pu­tus­an Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pembuatan UU baru sebagai pengganti UU Migas dan UU Sumber Daya Air.

Ketiga, Muhammadiyah mem­buk­tikan nasionalisme dengan mem­per­kuat integrasi sosial. Muham­ma­diyah berkomitmen membina per­satuan dengan memelihara kema­je­muk­an dan keberagaman budaya dan agama. Organisasi dan amal usaha merupakan meeting point dan melting point bagi berbagai suku, etnis, bah­kan agama.

Siswa Nasrani yang belajar di se­kolah dan perguruan tinggi Muham­madiyah mendapatkan pendidikan agama Kristen oleh guru agama Kristen.

Bagi Muhammadiyah, nasional­isme dibuktikan dengan cinta Tanah Air, sikap tolong-menolong, men­cintai sesama, melestarikan alam, dan sebagainya. Taawun untuk negeri yang menjadi tema Milad Muhammadiyah ke-106 ini adalah cara lain bagaimana Muhammadiyah membuktikan sikap nasionalisme Indonesia. (adi)