Negara OKI Harus Tetap Solid Sikapi Masalah Yerusalem, Ini Warning Muhammadiyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi langkah pemerintah dan Kemlu yang tegas dan berani menjadi pelopor menolak keputusan sepihak Trump.

"Langkah Indonesia sudah mendapat dukungan 128 negara di PBB," ucapnya, dalam siaran pers diterima ngopibareng.id, Sabtu (30/12/2017).

Ia berpendapat penolakan terhadap langkah Trump penting dilakukan untuk menjaga tegaknya perdamaian dunia. Pasalnya, peristiwa ini tidak hanya mempertaruhkan Timur Tengah dan Palestina, melainkan juga merembet ke negara lain karena membawa bara politik baru yang tidak pernah dikehendaki.

"Perang Dunia I dan II terjadi karena politik seperti itu dan kami tidak ingin ada kekuatan adidaya mana pun yang mempertaruhkan masa depan dunia," kata Haedar.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyambangi Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Ia disambut Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan langsung menggelar pertemuan tertutup selama sejam.

"Kami bertukar isu tentang Yerusalem, intinya Indonesia bersatu untuk mendukung Palestina, bukan jalan yang mudah tetapi kami terus berjuang," ujar Retno.

Melalui pertemuan berlangsung Jumat itu, terdapat sejumlah kesepakatan antara Muhammadiyah dengan Kementerian Luar Negeri dalam menyikapi persoalan Yerusalem dan Palestina. Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) harus tetap solid karena negara-negara itu menjadi motor penggerak perjuangan Palestina.

"Haedar ingin diplomasi Indonesia juga mendukung itu," kata Retno.

Selain itu, Kemlu juga akan membicarakan persatuan Palestina, yang saat ini masih terpecah menjadi Hamas dan Fatah, supaya mempermudah perjuangan negara itu selanjutnya.

Menurut Retno, pertemuan dengan Muhammadiyah kerap dilakukan secara berkala. Tujuannya, Kemenlu meminta masukan soal politik luar negeri, terutama yang menyangkut kepentingan umat.

Ia menambahkan, persoalan pendidikan juga dibahas dalam pertemuan dengan Muhammadiyah ini. Rencananya, kerja sama dilakukan di Filipina Selatan.

"Setelah pembebasan Marawi, kami ingin bekerja sama di bidang pendidikan, Muhammadiyah sudah punya kerja sama sebelumnya, kami akan membicarakan kolaborasi kerja sama lebih lanjut," tuturnya.

Retno mencontohkan beberapa kerja sama yang bisa dilakukan antara lain, pertukaran guru pengajar dan pertukaran siswa. Terlebih, Kemlu memiliki kapasitas untuk memberikan beasiswa dan Muhammadiyah juga memiliki sejumlah institusi pendidikan. (adi)