Nasib Warga Digantung, MAJU: Pemkot Surabaya Harus Tegas
Puluhan tahun hidup sebagai warga Surabaya yang dikatakan sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tak melulu membuat hidup senang.
Justru puluhan warga yang tinggal di Jalan Keputih Gang 3 RW 2, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo masih saja merana karena hidupnya diambang ketidakjelasan.
Pasalnya, tanah ditempati sebagai tempat tinggal masuk dalam wilayah Konservasi Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) sehingga tanah yang mereka tempati tak kunjung mendapat sertifikat dari Pemerintah Kota Surabaya.
"Tanah warga digantung nasibnya, sertifikatnya nngak keluar-keluar," ujar tokoh masyarakat setempat, Khoirul Anam ketika tempatnya dikunjungi Calon Walikota Surabaya nomor urut dua, Machfud Arifin, Jumat 30 Oktober 2020 sore.
Selain soal tanah yang tidak ada kepastian dari Pemkot Surabaya, para warga juga masih terancam dengan adanya bencana banjir yang datang setiap musim hujan. Anehnya, warga mengaku tak pernah ada perhatian dari Pemkot Surabaya untuk mengatasi hal tersebut.
Karena itu, Khoirul mengatakan warga akan mencoblos dan memenangan Machfud Arifin yang berpasangan dengan Mujiaman Sukirno, dan berharap keduanya benar-benar dapat membuat perubahan.
Sementara itu, Calon Walikota Surabaya Machfud Arifin, mengaku prihatin mendengar keluhan tersebut dan akan menjawab setiap keluhan dengan solusi yang ia berikan.
"Saya hadir untuk menyelesaikan unek-unek warga. Saya punya tekad kuat untuk membantu warga Surabaya," ujarnya.
Mantan Kapolda Jatim ini memandang, kesenjangan pembangunan masih menjadi fakta lama. Pemkot Surabaya hanya cenderung membangun kawasan tengah kota, sementara wilayah pinggiran dibiarkan tanpa sentuhan pembangunan.
"Termasuk masalah konservasi ini, kalau mau ditetapkan sebagai kawasan konservasi, warga minta ganti rugi ya diganti, jangan digantung, jangan mau dibeli tapi bertahun-tahun nasibnya nngak jelas," katanya.
Mantan Kapolda Jawa Timur ini memastikan tidak akan menggantung nasib warga Keputih jika terpilih menjadi wali kota Surabaya pada 9 Desember mendatang.
"Yang jelas saya akan prioritaskan warga, kalau memang negara butuh (konservasi), ya dikasih kepastian, jangan digantung terus," pungkasnya.