Dag Dig Dug Partai Koalisi Setelah Langkah Megawati
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mematok jatah menteri sebanyak-banyaknya dan mengunci jabatan Ketua DPR RI. Megawati menyampaikan keinginannya tersebut secara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat pembukaan Kongres V PDI P di Bali, pada Kamis 8 Agustus 2019.
Permintaan khusus ini jelas membuat partai koalisi pendukung Jokowi 'dag dig dug'. Apalagi Jokowi berjanji akan memenuhi keinginan ketua partainya itu.
Saat ngopbareng.id mencoba menghubungi beberapa pimpinan partai koalisi Jokowi, jawaban yang diperoleh beragam. Ada yang pasrah, 'nggerundel' bahkan kecewa.
Semuanya berujung pada kekhawatiran tidak mendapat jatah kursi di kabinet. Padahal partai koalisi yang tak lolos ke parleman juga sudah berkeringat memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019.
Menilik di Kabinet Kerja Jokowi-JK, PDIP mendapat jatah lima menteri, yakni Seskab Pramono Anung, Menko PMK Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
Golkar sebagai partai peraih suara terbanyak kedua setelah PDIP dalam lingkup partai koalisi menilai, Jokowi punya hak prerogatif dan obyektif untuk menentukan komposisi 'pembantunya' di kabinet.
Golkar berpandangan Jokowi tidak akan memilih nama menteri secara sembarangan.
"Presiden Jokowi tentu tahu mana figur-figur yang memiliki kompetensi, integritas, kemampuan manajerial, dan bertindak cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu diambil keputusannya," kata Ace, Sabtu 10 Agustus 2019.
Bagi Ace, masing-masing partai koalisi sudah memiliki nama-nama yang dijagokan untuk jadi menteri, termasuk Golkar. "Jika Presiden Jokowi meminta kepada Partai Golkar untuk mengisi portofolio kabinet yang dibutuhkan sesuai dengan bidangnya, tentu kami siap," tegasnya.
Nama-nama kader berkualitas sudah dikantongi Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto. "Golkar tidak mempermasalahkan keinginan PDIP mendapat kursi meneteri di sektor hukum, pertanian hingga pedesaan. Namanya keinginan boleh-boleh saja. Itu kan baru merupakan harapan dan keinginan," ujar Ace.
PKB yang sebelumnya mematok 10 kursi kabinet memilih diam ketika diajak mengutak atik jatah mentri. Sekjen DPP PKB Hanif Dakiri menyebut, pimpinan melarang kader PKB membuat pernyataan soal jatah menteri di media.
"PKB tidak ingin dituding mendekte dan mencampuri hak preogatif Presiden. Yang penting perjuangan PKB bersama akar rumput untuk memenangkan Jokowi sudah jelas, tidak pernah neko-neko. Diberi imbalan atau tidak itu utusan yang 'kuasa'. Kalau enggak sesuai, ya kebangeten," kata Hanif.
Di Kabinet Kerja, PKB mendapat jatah empat menteri yakni, Menpora Imam Nahrowi, Menristekdikti Mohammad Nasir, Menaker Hanif Dakiri, dan Mentri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Sementara itu, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, dihubungi terpisah, mengatakan
Partai NasDem tak akan mengikuti langkah Megawati yang meminta jatah menteri terbanyak ke Jokowi. NasDem komitmen tak 'mengemis' jatah menteri sebagaimana prinsip ketatanegaraan.
"Nasdem berusaha untuk terus menjaga prinsip-prinsip ketatanegaraan, termasuk dalam hal ini (jatah menteri) hak prerogatif presiden," kata Johnny.
Kendati tak meminta, Johnny mengatakan pihaknya akan dengan sukarela menyodorkan nama-nama calon pengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin apabila diminta. "Tapi kalau tidak dibutuhkan ya tidak apa apa," imbuh Johnny.
Sementara Sekjen PPP Asrul Sani, mengatakan meskipun perolehan suara partainya di urutan terbawa di antara partai koalisi yang lolos ke parlemen, PPP mengharap jatah lebih banyak. Saat ini, PPP dapat jatah satu kursi yakni Mentri Agama Lukman Hakim.
Sedang Partai Hanura, PKPI, PSI, PBB, meskipun gagal ke parlemen karena perolehan suaranya di bawa 4 persen, mereka juga ingin menikmati empuknya kursi kabinet, karena ia ikut berjuang.