Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti. (Foto: dok/Ngopibareng.id)
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti. (Foto: dok/Ngopibareng.id)

Muhammadiyah: Pedagang Dikejar-kejar, Elite Agama Dibiarkan...

Ngopibareng.id Khazanah 18 November 2020 06:07 WIB

Pemerintah diminta konsisten menegakkan aturan protokol kesehatan. Selain itu juga harus bersikap adil dalam penegakan aturannya.

"Pemerintah seharusnya konsisten menegakkan aturan dan protokol Covid-19. Negara tidak boleh kalah," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dalam keterangan dikutip Rabu, 18 November 2020.

Pemerintah tidak boleh pandang bulu dalam menegakkan aturan protokol kesehatan. Aturan harus diterapkan kepada semua pihak tanpa kecuali.

Menurut Mu'ti, pemerintah jangan hanya mengejar para pedagang pasar yang dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan. Padahal mereka kehilangan mata pencarian karena adanya wabah Covid-19.

"Tetapi, elite politik dibiarkan melanggar protokol saat pilkada, elite agama dibiarkan melanggar hanya karena 'orang besar'. Ini tidak benar dan melukai rasa keadilan," ucap Mu'ti.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan sanksi bagi kepala daerah yang diduga membiarkan pelanggaran protokol kesehatan.

Termasuk pelanggaran protokol kesehatan saat acara Rizieq Shihab. Baik saat proses penjemputan, acara di Megamendung, Bogor maupun acara resepsi nikah dan Maulid Nabi di Petamburan Sabtu lalu.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal menjelaskan sudah ada 82 kepala daerah yang telah ditegur oleh Kemendagri.

Sanksi teguran lantaran para kepala daerah tersebut dianggap membiarkan atau ikut serta dalam pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020.

Untuk kasus pelanggaran protokol kesehatan di acara Rizieq Shihab,, Kemendagri masih menunggu hasil dari penyelidikan kepolisian.

"Sanksi yang pernah diberikan kepala daerah paling tinggi teguran tertulis sampai hari ini, yang sudah pernah diberikan. Nanti lihat dari klarifikasi di Polri," ujar Safrizal.

Penulis : Riadi

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

07 Mar 2021 16:25 WIB

6 Harta yang harus Dilaporkan di SPT Pajak

Nasional

Alat transportasi hingga piutang harus dilaporkan di SPT Pajak.

07 Mar 2021 16:21 WIB

Bioskop Arab Buka Kembali, Pembatasan Covid-19 Dilonggarkan

Internasional

Bebaskan warga makan di restoran dan tempat umum

07 Mar 2021 16:12 WIB

Muscab PKB, Walikota Eri Cahyadi dapat Kado Peci dan Alquran

Surabaya

Eri Cahyadi menerima kado peci hitam dan Alquran.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...