Muhammadiyah: Rekonsiliasi Bukan untuk Menutupi Kecurangan
Rekonsiliasi yang ditawarkan Muhammadiyah pasca Pemilu adalah rekonsiliasi yang didasari atas ketulusan dan kejujuran. Muhammadiyah tidak punya kepentingan atas seruan rekonsiliasi tersebut selain untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.
Sikap Muhammadiyah ini seperti dituturkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada ngopibareng.id di Jakarta Rabu 24 April 2019. "Rekonsiliasi yang digagas oleh Muhammadiyah ini jangan dimaknai sebagai 'jebakan' Batman untuk menutupi dugaan kecurangan di Pemilu 2019," kata Abdul Mu'ti.
Mu'ti memahami sumber kegaduhan Pemilu 2019 ini adalah dugaan adanya kecurangan yang terstruktur dan masif. "Persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan asas kejujuran, tidak mempertahankan egonya masing-masing," ujarnya.
Sementara itu koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya mengatakan kubu 02 menghormati usulan agar Kubu Jokowi dan Prabowo melakukan rekonsiliasi.
Bagi kubu Prabowo rekonsiliasi adalah persoalan mudah. Pertanyaannya sekarang apa arti dari rekonsiliasi kalau tujuannya untuk menutupi kecurangan di Pemilu dan untuk mengalahkan kubu lain. Itu yang menjadi alasan
02 menganggap tidak ada urgensinya rekonsiliasi seperti yang disuarakan oleh sejumlah tokoh dan pimpinan ormas.
"Rekonsiliasi itu dilakukan kalau ada konflik. Emang sekarang ada konflik? Kan nggak ada. Jadi justru cara berpikirnya yang harusnya diperbaiki. Kalau ada konflik baru ada rekonsiliasi. Ini nggak ada konflik sama sekali," ujar Dahnil.
Menurut Dahnil rekonsiliasi diperlukan jika ada konflik yang muncul akibat Pilpres 2019 ini. Sementara, saat ini hanya ada perdebatan-perdebatan biasa terkait hasil penghitungan suara yang berbeda.
"Yang muncul adalah perdebatan biasa saja antara perbedaan hasil yang muncul. Dan itu biasa saja dalam setiap kompetisi. Jadi rekonsiliasi itu bisa dilakukan kalau ada konflik," katanya.
Sementara itu terkait situasi 'panas' yang muncul dari massa dua pendukung, Dahnil menilai hal itu akibat adanya kecurangan yang terstruktur, sistematik, dan massif (TSM).
"Panas karena ada TSM itu. Kecurangan yang TSM. Panas karena ada ketidakadilan. Kalau semuanya baik-baik saja ya tidak masalah. Kuncinya penegakan hukum yang adil. Jadi perhatian khusus kita itu di situ," ujar Dahnil.
Seruan rekonsiliasi pertama kali terucap dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Muhammadiyah juga siap menjadi mediator 'rekonsiliasi nasional', istilah yang dikemukakan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Rekonsiliasi terus disuarakan oleh ormas-ormas Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). (asm)